Kisah Pemilik Hotel Grand Sahid, dari PNS Hingga Jadi Pebisnis Ulung

Merdeka.com - Bagi masyarakat yang sering beraktivitas di Jakarta, sudah tidak asing dengan Hotel Grand Sahid, Jakarta. Pemilik hotel ini adalah Sukamdani Sahid Gitosardjono, mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beralih menjadi pebisnis ulung.

Mengutip dari sejumlah referensi, perjalanan Sukamdani menjadi pebisnis dimulai saat dia memilih mundur sebagai PNS di Departemen Dalam Negeri, dengan alasan kesejahteraan. Dia merasa, kesejahteraan PNS pasca revolusi tidak cukup baik.

Mundur dari PNS, Sukamdani melamar ke kantor Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jakarta. Tak ada kendala berarti, pada tahun 1953 dia memulai menjalani aktivitas baru sebagai manajer di percetakan milik PGRI tersebut.

Dalam rentang 1953-1955, Sukamdani menikah dengan Juliah, yang terhitung masih kerabat Keraton Mangkunegaran. Di kehidupan baru berstatus suami, Sukamdani memberanikan diri untuk memulai bisnis sendiri.

Dia mendapatkan pinjaman uang Rp25.000 dari mertua. Modal tersebut dia gunakan untuk membangun bisnis percetakan dengan membangun sebuah CV Masyarakat Baru. Dan, pada 7 Oktober 1963, CV itu menjadi PT Tema Baru.

Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, para pelaku usaha mendapatkan kemudahan untuk menjalankan bisnisnya. Namun, tak banyak pengusaha Indonesia saat itu yang berhasil membangun usaha. Namun, Sukamdani adalah pengecualian.

Pada tahun 1960, Sukamdani merambah bisnis baru dengan mendirikan sekaligus memimpin PT Sahid Trading & Industrial Co. Dia juga memulai bisnis baru dalam bidang perhotelan. Di masa ini, kemudian dianggap sebagai cikal bakal Sukamdani sebagai Si Raja Hotel.

Pada tahun 1965, Sukamdani membangun hotel pertamanya di Solo, Jawa Tengah. Dari sini, kemudian asal muasal hotel-hotel megah Sahid di masa depan.

Dalam sejumlah referensi biography, kesuksesan Sukamdani membangun kerajaan bisnis tak lepas dari statusnya sebagai sepupu Siti Hartinah, istri dari Jenderal Soeharto. Berstatus sebagai kerabat orang nomor satu di negeri, saat itu, Sukamdani dianggap memiliki privilege dalam menjalankan bisnis.