Kisah Rizal Ramli & Sudirman Said tak pernah akur saat jadi menteri

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet jilid II di Istana Negara. Beberapa menteri dicopot Jokowi, salah satunya adalah Sudirman Said dan Rizal Ramli.

Posisi Menteri ESDM saat ini dijabat oleh Arcandra Tahar yang menggantikan Sudirman Said. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Maritim saat ini dijabat oleh Luhut Binsar Pandjaitan menggantikan Rizal Ramli.

Waktu sama-sama menjabat menteri, Sudirman Said dan Rizal Ramli tak pernah akur. Beberapa kali Rizal Ramli mengungkapkan kekesalannya karena Sudirman Said tak pernah hadir saat diundang rapat koordinasi.

Bahkan, Rizal mengaku sudah bosan mengundang Sudirman Said untuk melakukan rapat koordinasi.

Saat itu, Rizal mengaku lebih memilih rapat bersama dengan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM (Ditjen), dibandingkan dengan Sudirman Said. Mereka dianggap lebih mumpuni dibandingkan menterinya.

"Saya yang penting Ditjen-nya, karena lebih mengerti Ditjennya dari pada menterinya," tegas Rizal di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).

Tak hanya itu, Sudirman Said dan Rizal Ramli juga pernah terlibat konflik pengembangan Blok Masela, Maluku. Bahkan konflik mereka sempat membuat gaduh kabinet kerja Jokowi.

Saat itu, Rizal Ramli menginginkan pengembangan Blok Masela menggunakan pipa di darat (onshore). Dengan sistem ini, Rizal berharap bisa ikut mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar.

Berbeda dengan Rizal, Sudirman Said menginginkan pengembangan Blok Masela menggunakan sistem kapal terapung atau (offshore). Menurut Rizal, pengembangan Blok Masela dengan kapal terapung hanya akan menyebabkan kekayaan alam Indonesia diambil asing.

"Sepertiga ikan di Indonesia dari Maluku, diekspor ke seluruh dunia tapi rakyat nyaris tidak dapat apa-apa, Tuhan maha pengasih penyayang, yaitu gas alam, ternyata bahwa ladang yang di Masela disebut sebagai ladang abadi, potensinya tidak akan habis 70 tahun," kata dia.

Konflik ini akhirnya disudahi langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi memutuskan pengembangan Blok Masela, Maluku menggunakan skema kilang darat atau onshore. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan saran yang diberikan berbagai pihak.

"Ini adalah sebuah proyek jangka panjang tidak hanya 10 tahun, 15 tahun tapi proyek sangat panjang yang menyangkut ratusan triliun rupiah, oleh sebab itu dari kalkulasi perhitungan, pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung kita putuskan dibangun di darat," ujar Jokowi di Pontianak, Rabu (23/3).

Jokowi menegaskan pemerintah ingin ekonomi daerah dan perekonomian nasional terimbas dengan adanya pengembangan blok gas dengan cadangan terbesar di Indonesia ini.

Skema darat ini menggunakan pipa sepanjang 600 kilometer (km) ke Kepulauan Aru. Selain itu, biaya pembangunan kilang di darat hanya mencapai USD 16 miliar. Di sisi lain, perhitungan biaya kilang apung dengan skema Floating LNG mencapai USD 22 miliar.