Kisruh harga jual uap PLTP, pemerintah panggil PLN dan Pertamina
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil perwakilan dari Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) guna membahas kisruh harga jual uap pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Kamojang I, II, dan III. Pertamina menginginkan harga jual uap sebesar USD 9,5 sen per kilowatt per hours (kWh), sementara, PLN ingin tak lebih dari USD 4 sen per kWh.
"Itu urusan korporasi. Memang saya lagi koordinasi beberapa hari ini, ada surat-surat," ujar Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata BUMN, Edwin Hidayat Abdullah, di Kantor PLN, Jakarta, Kamis (7/1).
Dia menyalahkan pihak humas atas memanasnya kisruh antara kedua belah pihak. Menurutnya, permasalahan ini merupakan masalah internal perusahaan yang seharusnya tidak dibuka untuk umum sebelum ada solusi.
-
Apa yang Pertamina turunkan harganya? Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk Pertamax Series dan Dex Series.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM non subsidi? Harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga BBM? Dia menambahkan komposisi terbesar dalam menentukan harga BBM adalah harga ICP karena merupakan bahan baku. Jadi kalau harga ICP lebih tinggi dibandingkan nilai tukar maka harga ICP yang dominan menentukan harga BBM tersebut. 'Kalau keduanya bergerak naik (nilai tukar dan ICP), maka mempercepat penyesuaian harga BBM,' kata Tauhid.
-
Mengapa PLN butuh investasi besar untuk nol emisi? PT PLN (Persero) membutuhkan investasi lebih dari USD700 miliar atau setara dengan Rp11.323 triliun untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emisi) pada 2060.
-
Mengapa Pertamina turunkan harga BBM? 'Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,' ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso.
-
Kenapa Pertamina turunkan harga BBM? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
"Ini PR Pertamina sama PLN salah. Buat apa pakai keluarin rilis, ini kan lagi koordinasi internal. Ngapain dia ngomong-ngomong keluar," kata Edwin .
Edwin menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir guna mencari solusi atas permasalahan PLTP Kamojang ini. Selain itu, dia mengaku bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno juga sudah mengetahui mengenai masalah ini.
"Ini lagi kita urus semuanya, tapi kenapa dibuat dijadiin masalah. Masalah ini kan harusnya diselesaikan secara internal dulu. Seperti kemaren masalah PGN sama PLN harga gas itu sudah beres yang di Lampung. Itu kan tidak perlu jadi isu. Ini kan masalah hitung-hitungan saja," imbuhnya.
Sebelumnya, PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) terpaksa menghentikan sementara pasokan uap untuk pembangkit listrik panas bumi (PLTP) Kamojang I, II, dan III. Sebab, PLTP yang dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara yang dikelola oleh anak usahanya PT Indonesia Power ini tidak tercapai kata sepakat tentang harga panas bumi di antara kedua perusahaan.
Negoisasi antara Pertamina dan PLN mengalami kebuntuan mengenai harga jual uap untuk ketiga pembangkit dengan kapasitas pembangkitan 140 megawatt (MW). Manajer Senior Hubungan Masyarakat PLN, Agung Murdifi mengaku jika Pertamina meminta harga jual uap di angka USD 9,5 sen per kWh, manajemen PLN tak sanggup membelinya.
Pada kesempatan berberda, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menuding sikap keberatan yang ditunjukkan PLN seakan tak mendukung upaya pemerintah dalam meningkatan pemanfaatan energi panas bumi serta hitungan investasi yang dikeluarkan Pertamina di sektor tersebut.
Bahkan, Wianda mengatakan keputusan tersebut berpotensi menghentikan pasokan uap untuk PLTP Kamojang 1, 2, dan 3.
Seperti diketahui, panas bumi adalah salah satu sumber energi yang tengah digenjot penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo. Ini demi menggeser dominasi batu bara sebagai energi primer pembangkit listrik di Tanah Air.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang V, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (5/7).
"Memang selama ini energi kita 90 persen lebih bertumpu pada batu bara, ini mulai harus di geser dan diubah."
Dia mengungkapkan, potensi panas bumi di Tanah Air mencapai 28 ribu megawatt. Di luar itu, Indonesia masih kaya sumber energi alternatif lain, seperti, angin, matahari, biomassa, dan lainnya.
"Meskipun biaya pembangunannya jauh lebih mahal sedikit tidak ada masalah. Kami berikan insentif khusus bagi pembangkit listrik ramah lingkungan, rate-nya naik sedikit biar orang berbondong-bondong investasi ini."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penjualan listrik berbasis energi terbarukan kepada PLN menggunakan skema perjanjian Independent Power Producer (IPP).
Baca SelengkapnyaHarga minyak mentah dunia terus menunjukan tren pelemahan hingga USD74,5 per barrel. Meski demikian, penurunan itu tidak diikuti oleh harga BBM Pertamina.
Baca SelengkapnyaSama seperti tren harga BBM non subsidi, tren harga produk LPG non subsidi juga disesuaikan dalam periode tertentu.
Baca SelengkapnyaPenyesuaian ini mengikuti tren fluktuasi harga rata-rata publikasi minyak dunia.
Baca SelengkapnyaPenetapan acuan HET gas elpiji 3 kg bersubsidi untuk menekan selisih harga jual yang selama ini ditetapkan pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaUntuk jenis bensin Shell Super sebelumnya dijual Rp13.810 per liter, kini menjadi Rp14.520 per liter atau naik Rp710 per liter.
Baca SelengkapnyaPertamax Turbo alami kenaikan harga Rp1.050 dari sebelumnya Rp14.400 per liter menjadi Rp15.450 per liter.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaPenyesuaian tersebut diharapkan semakin meningkatkan kesehatan keuangan BUMN energi tersebut.
Baca SelengkapnyaPertamina ungkap alasan tidak menaikkan harga BBM.
Baca SelengkapnyaPertamina mengklaim kebijakan penyesuaian harga BBM non subsidi selalu mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaHarga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.
Baca Selengkapnya