Kisruh meroketnya harga beras hingga seret nama Presiden Jokowi

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi - Jk yang baru berjalan beberapa bulan seakan tak pernah lepas dari masalah. Usai kisruh KPK - Polri, kini pemerintah dihadapkan dengan kenaikan harga beras yang cenderung tidak bisa dikendalikan.

Harga beras di pasar meroket beberapa hari ini. Di Pasar Induk Cipinang saja, rata rata harga beras naik Rp 2.200 per kilogram. Salah satu penjual beras di Pasar Induk Cipinang, Ayong mengakui harga rata-rata beras hari ini sudah menembus Rp 10.200 per kilogram, sementara harga awal Desember 2014 hanya Rp 8.200 per kilogram.

"Rata-rata kenaikan mencapai Rp 2.200 per kilogram untuk semua jenis beras. Sekarang jenis beras biasa sudah Rp 10.200 per kilogram, beras jenis premium Rp 12.000 per kilogram yang biasanya hanya Rp 10.000 per kilogram," ujarnya kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (24/2).

Berbagai spekulasi bermunculan yang menjadi biang kerok naiknya harga komoditi sensitif ini. Mulai dari musim paceklik, banjir, sampai pada mafia beras yang bermain di belakang ini semua.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman misalnya, dia menuding lonjakan harga akibat ulah distributor nakal. Indikatornya, harga gabah kering di tingkat petani hanya Rp 4.000 per kilogram, namun dijual di pasar melonjak menjadi Rp 12.000 per kilogram.

Kebijakan jangka pendek untuk menurunkan harga beras dengan menggelar operasi pasar. Ini ada permainan distributor yang nakal. Dalam waktu dekat kami akan melakukan operasi pasar dengan menyiapkan 30.000 ton beras. Saya yakin ini akan mampu menekan harga beras yang telah membumbung tinggi, ujar Amran saat mengikuti kegiatan Koordinasi Pendataan Target dan Realisasi Tanam Serta Panen dalam Mendukung Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah, di Kodim 0735 Solo, Selasa (24/2).

Namun demikian, spekulasi tidak berhenti di situ saja. Bahkan, Presiden Joko Widodo dituding dibalik ini semua. Berikut penjelasannya:

Kenaikan harga beras dirancang Presiden Jokowi

Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo menuding kenaikan harga beras yang terjadi saat ini karena telah dirancang Pemerintahan Jokowi sendiri. Menurutnya, Pemerintahan Jokowi sedang memberikan kesempatan kepada mafia impor beras yang ada di dalam dan luar birokrasi untuk melakukan impor beras dan menutupi biaya donasi kampanye pemilihan presiden beberapa bulan lalu.Prakoso menilai, para mafia ikut mengeluarkan dana untuk menyukseskan pemilihan Jokowi jadi presiden beberapa waktu lalu. "Sepertinya di desain oleh Pemerintahan Jokowi untuk bisa memberikan kesempatan mafia impor beras untuk menutupi biaya donasi kampanye pilpres Kepada Jokowi- JK yang telah dikeluarkan oleh mafia beras," ucap Prakoso dalam siaran persnya yang diterima merdeka.com di Jakarta, Selasa (24/2).

Nafsu besar Presiden Jokowi tapi tak ada kemampuan

Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo mengatakan kenaikan harga komoditas paling sensitif ini terjadi karena nafsu besar Presiden Joko Widodo yang tidak diimbangi dengan kemampuan. Presiden Jokowi ingin menerapkan Program Kartu Indonesia Sejahtera Dengan menggantikan Raskin dengan e-money atau uang elektronik hingga. Dengan cara ini, Prakoso menilai pembagian beras raskin tidak dibagikan ke masyarakat yang masuk kategori miskin.

"Akibatnya nafsu besar kemampuan engga ada dari menteri terkait Jokowi untuk mengubah manajemen pembagian raskin, akhirnya masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak dalan kategori miskin dan masyarakat menengah seperti buruh,sopir angkot ,tukang ojek ,nelayan menderita akibat kenaikan harga Beras," ucap Prakoso dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (24/2).Selain itu, naiknya harga beras terjadi karena kenaikan harga gabah dari sawah maupun dari penggilingan. Hal ini kemudian berimbas pada lonjakan harga beras di tingkat eceran. Akibat kenaikan harga gabah memaksa perusahaan beras membeli gabah dengan harga lebih mahal. Secara hukum ekonomi, pengeluaran belanja yang lebih besar akan membuat harga jual yang dibebankan kepada konsumen menjadi lebih tinggi.

Menteri Jokowi tidak kompeten

Ketua Harian Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Prakoso Wibowo mengatakan para menteri di Pemerintahan Jokowi tidak kompeten dalam stok beras. Hal ini kemudian memicu kenaikan harga beras di petani."Ketidakmampuan Pemerintahan Jokowi menangani buffer stock beras akibat para menteri yang menangani buffer stock beras kurang kompeten juga menyebabkan harga beras melonjak naik tetapi juga tidak memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani," katanya.Kenaikan harga beras juga disebut sebagai bukti ketidakmampuan manajemen Bulog dalam menjaga besaran cadangan beras yang harus digunakan untuk melakukan penetrasi harga beras di pasar ketika harga beras melonjak baik.

Harga beras dikuasai 5 pedagang besar

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menyebutkan, ada sekitar 5-8 pedagang beras berskala besar yang mampu mempengaruhi harga beras nasional. Pasar komoditas beras sudah sejak lama cenderung oligopolistik sehingga rawan terjadi penimbunan yang menyebabkan harganya melambung tinggi."Jika pemain beras berskala besar ini berkolusi dan menahan distribusi beras ke masyarakat, otomatis pasar akan terpengaruh. Harganya bisa naik signifikan," kata Jimmy Gani dalam siaran persnya kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (24/2).Namun dia menilai, pemerintah belum perlu melakukan impor beras karena stok beras di Bulog cukup untuk menstabilkan harga di pasar. Apalagi, impor komoditas beras akan merugikan harga di tingkat petani dan memperlemah daya saing beras lokal. Kalau pun mesti mendatangkan beras dari luar negeri, mantan Direktur Utama PT Sarinah itu menambahkan bahwa beras yang diimpor hanya untuk keperluan tertentu dan jenis produknya tidak bisa dihasilkan di Tanah Air."Sarinah juga importir beras. Tapi beras yang diimpor Sarinah jenisnya khusus, seperti Japonica Rice asal Jepang untuk pasar terbatas. Beras ini berbeda dengan yang dikonsumsi masyarakat umum dan jenisnya tidak ada di Indonesia," tutupnya.

Penimbun dan pengoplos beras bertebaran di pasar

Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel mengaku telah menemukan banyak praktik penimbunan serta pengoplosan beras di pasaran. Temuan tersebut didapat setelah dilakukan sidak ke beberapa pasar. " Jakarta banyak," kata Rachmat di kantor wapres, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/2).Hasil temuannya, pedagang beras melakukan pencampuran atau oplos beras kualitas bagus dengan beras dengan kualitas rendah demi meraup keuntungan besar."Saya bilang pada waktu lalu saya dapatkan gudang beras pedagang oplos masuk kantong merek dagang sendiri. Kalau lihat suplai yang ada Jakarta banyak sekali. Termasuk beras operasi pasar. Kenapa tidak ada barang itu di pasar," ungkap Rahmat.