Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KKP Catat PNBP Pengelolaan Ruang Laut 2020 Meroket Jadi Rp 7,9 Miliar

KKP Catat PNBP Pengelolaan Ruang Laut 2020 Meroket Jadi Rp 7,9 Miliar Pemandangan laut. ©The Huffington Post

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat sampai 5 Desember 2020, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang Pengelolaan Ruang Laut (PRL) tahun 2020 sebesar Rp 7,9 miliar. Angka ini meningkat lebih dari 100 persen bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya Rp 3,7 miliar.

"Untuk pertama kalinya realisasi PNBP Ditjen PRL sampai dengan 5 Desember 2020 mencapai Rp 7,9 miliar, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 6 miliar," kata Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, KKP, TB Haeru Rahayu dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (11/1).

Dari jumlah realisasi PNBP tersebut, terbesar berasal dari izin lokasi. Sampai tanggal 28 Desember tercatat penerimaan dari izin lokasi mencapai Rp 6,34 triliun. "PNBP terbesar diperoleh dari izin lokasi sebesar Rp 6.349.994.200," imbuhnya.

Orang lain juga bertanya?

Dia menjelaskan izin lokasi diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan di wilayah perairan Kawasan Strategis Nasional Tertentu – Pulau Pulau Kecil Terluar, lintas provinsi, di atas 12 mil laut, serta minyak dan gas bumi berdasarkan Rencana Zonasi dan/atau Rencana Tata Ruang Laut. Adapun jenis kegiatan meliputi pemasangan pipa/kabel bawah laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, reklamasi, jetty, pembangunan kilang minyak, dan instalasi ketenagalistrikan.

Dia mengaku terkejut dengan peningkatan PNBP tahun ini. Nyatanya, pandemi Covid-19 yang melanda dunia tidak banyak memengaruhi meski kunjungan wisata bahari mengalami penurunan signifikan.

"Peningkatan PNBP izin lokasi di masa pandemi ini cukup mengejutkan, mengingat PNBP Pengelolaan Ruang Laut lainnya seperti pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional (wisata bahari) terjadi penurunan yang signifikan, karena berkurangnya jumlah wisatawan," tutur dia.

Sejak pandemi Covid-19, untuk memperoleh perizinan lokasi bisa diakses secara online melalui Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut (SI-HANDAL). Sistem ini terintegrasi langsung dengan Online Single Submission (OSS) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

SI-HANDAL

Direktur Perencanaan Ruang Laut, Suharyanto mengatakan sebelum adanya SI-HANDAL ini para pelaku usaha harus datang ke kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) KKP. Cara ini diakuinya menyulitkan pelaku usaha di pulau terkecil dalam mengurus izin lokasi dan harus datang ke PTSP di Jakarta.

Maka, untuk memudahkan pelayanan perizinan, efisien, efektif dan legal, lahirlah SI-HANDAL. Lewat sistem ini akan mengurangi tatap muka petugas dengan pelaku usaha. "SI-HANDAL disediakan agar pelaku usaha dapat mengakses dimana saja dan kapan saja," kata dia.

Selain itu, KKP juga menerbitkan penetapan lokasi untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, rekomendasi pemanfaatan ruang laut dan fasilitasi izin lokasi untuk masyarakat lokal.

Pengaturan izin lokasi ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 54/PERMEN-KP/2020 tentang Izin Lokasi, Izin Pengelolaan, dan Izin Lokasi di Laut yang menggantikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Beberapa izin lokasi yang diterbitkan ditujukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Misalnya Palapa Ring, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, kilang minyak Tuban, jalan tol Semarang Harbour, dan beberapa yang masih tahap konsultasi.

Adapun beberapa proyek yang masih dalam tahap konsultasi antara lain upgrading kilang-kilang eksisting Refinery Development Master Plan (RDMP), upgrading kilang eksisting (RDMP) dan Industri Petrokimia Balongan, dan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Turun Jadi Rp6,22 Triliun
Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Turun Jadi Rp6,22 Triliun

Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.

Baca Selengkapnya
Pendapatan Negara Bukan Pajak Sektor Perikanan Capai Rp1,97 Triliun
Pendapatan Negara Bukan Pajak Sektor Perikanan Capai Rp1,97 Triliun

Produksi perikanan nasional telah mencapai Rp18,26 juta ton.

Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Anggaran Tahun 2025
Kementerian Kelautan dan Perikanan Minta Tambahan Anggaran Tahun 2025

Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kumpulkan Rp1.196,54 Triliun Penerimaan Pajak di Agustus 2024, Ini Rinciannya
Pemerintah Kumpulkan Rp1.196,54 Triliun Penerimaan Pajak di Agustus 2024, Ini Rinciannya

Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Pertengahan Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Surplus Rp40,76 Triliun
Pertengahan Tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan Surplus Rp40,76 Triliun

Total produksi ikan di semester I 2024 sebanyak 11, 81 ton.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp1.045 Triliun per Juli 2024

Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.

Baca Selengkapnya
Negara Rugi Rp3,4 Triliun Akibat Penangkapan Ikan Ilegal dan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster
Negara Rugi Rp3,4 Triliun Akibat Penangkapan Ikan Ilegal dan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster

Pung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.

Baca Selengkapnya
KKP Tangkap 240 Kapal Ilegal yang Rugikan Negara Rp3,7 Triliun, Mayoritas Kapal Indonesia
KKP Tangkap 240 Kapal Ilegal yang Rugikan Negara Rp3,7 Triliun, Mayoritas Kapal Indonesia

Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Indonesia ini berdampak langsung pada potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Baca Selengkapnya
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun
APBN April 2024 Surplus, Tapi Pendapatan Negara Turun

Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan

Baca Selengkapnya
Kominfo Targetkan PNBP 2024 Capai Rp 25 Triliun
Kominfo Targetkan PNBP 2024 Capai Rp 25 Triliun

Realisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.

Baca Selengkapnya
Update Kondisi APBN 2023 Jelang Tutup Tahun, Bea Cukai Sumbang Berapa?
Update Kondisi APBN 2023 Jelang Tutup Tahun, Bea Cukai Sumbang Berapa?

APBN hingga pertengahan bulan Desember 2023 tercatat positif dari target yang ditentukan

Baca Selengkapnya