Follow
KKP Kebut 57 Permen Turunan UU Cipta Kerja Selesai Pertengahan Maret 2021
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang menyiapkan 57 Peraturan Menteri (Permen) dari tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan UU Cipta Kerja. Semuanya harus selesai pada pertengahan Maret 2021.
Total 57 Permen tersebut paling lambat akan ditetapkan pada 2 April 2021. "Kami diberi target penyusunan Peraturan Menteri tersebut harus selesai pada pertengahan Maret 2021. Semua peraturan ini paling lambat harus ditetapkan pada 2 April 2021," ungkap Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono, dalam webinar Sosialisasi PP 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pada Rabu (3/3).
Seluruh Permen tersebut berasal dari tiga aturan pelaksana UU Cipta yaitu dua Permen dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan 15 dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
-
Bagaimana proses revisi UU Kementerian Negara dilakukan? Ada sembilan fraksi partai politik DPR yang menyetujui Revisi UU Kementerian Negara diproses ke tahan selanjutnya.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Bagaimana proses pembuatan UU KIP? “Dulu ada tiga draf, draf dari DPR, draf dari LIN, draf dari masyarakat. Karena ini inisiatif oleh Baleg, UU inisiatif itu dulu sangat mahal, inilah kemenangan dari reformasi. apapun Undang-Undang yang bersangkutan demokratisasi kita akan dahulukan,“ katanya.
-
Apa yang mau dijalankan Kementan di 2025? Ketua Marga Gebze di Kampung Urumb (Dusun Serapuh) Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Johanes Gebze mengajak masyarakat Papua Selatan untuk sama-sama mendukung penuh kegiatan cetak sawah yang akan dijalankan pemerintah di tahun 2025 mendatang.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Apa tugas Kemenhan RI? Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Sementara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan memberikan amanah untuk menyelesaikan 40 Permen. Sehingga total ada 57 Permen.
"Seperti halnya penyusunan UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 27 2021 ini, penyusunan Peraturan Menteri turunan dari PP itu tentunya akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan khususnya dari kalangan akademisi, pelaku usaha, pemerintah dan media di bidang kelautan dan perikanan," tutur Menteri Trenggono.
Selanjutnya
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disiapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Secara umum mengatur mengenai penyederhanaan perizinan usaha melalui perizinan usaha berbasis risiko, yang merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis perizinan usaha dan kualitas frekuensi pengawasan.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN bersama KKP.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan peraturan yang disiapkan KKP secara khusus mengatur penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Ketiga PP ini berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan.
"KKP terbuka dan siap untuk berdiskusi dengan semuanya untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait peraturan pemerintah ini, sehingga memudahkan implementasinya," kata Menteri Trenggono.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ada dua provinsi yang menaikan upah minimum tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Baca Selengkapnya
Mengenai potensi masuknya perkara, MK telah menyusun dan menetapkan Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin PP Pengupahan sudah tak lagi berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnya
UU Cipta Kerja ternyata memberikan dampak kepada semua lini. Bagaimana dengan aturan pemerintah daerah?
Baca Selengkapnya
Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.
Baca Selengkapnya
Untuk menerbitkan regulasi ini setidaknya membutuhkan waktu satu bulan.
Baca Selengkapnya
Berdasakan beberapa pandangan akademisi, peraturan ini jauh lebih memenuhi dari sisi teori apapun terkait pengaturan pngupahan.
Baca Selengkapnya
Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang
Baca Selengkapnya
Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca Selengkapnya