Follow
KKP Kumpulkan PNBP Rp27 Miliar dari Sektor Pengelolaan Ruang Laut
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp27 miliar dari sektor Pengelolaan Ruang Laut (PRL). Pencapaian tersebut diluar ekspektasi, sebab pada tahun lalu hanya sekitar Rp6 miliar.
"PNBP kami sampai hari ini Rp27 miliar. Ini diluar ekspektasi kami," ujar Plt. Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP Pamuji Lestari dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/12).
Lestari mengatakan, pihaknya bakal meningkatkan investasi di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka menambah PNBP di sektor kelautan nasional.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Bagaimana KKP membantu nelayan di Cilacap meningkatkan pendapatan? Dikatakannya, operasional gudang beku portable tersebut turut menghasilkan pendapatan bersih rata-rata Rp20 juta/bulan serta menyerap 6 orang tenaga kerja langsung.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Siapa yang menargetkan produksi perikanan 24,58 juta ton? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa target indikator utama dalam produksi perikanan pada rencana kerja pemerintah atau RKP 2025, mencapai 24,58 juta ton.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
"Program unggulan kami di 2022 adalah peningkatan investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mulai dari peningkatan izin berusaha," katanya.
Jalin Kerja Sama dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
Dalam rangka perizinan berusaha di ruang laut, maka pihaknya juga bekerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.
Kerja sama ini dilakukan antara lain dengan berkoordinasi memberikan peringatan terhadap perusahaan yang tidak berizin atau izinnya sudah kedaluwarsa terkait dengan kawasan ruang laut.
Lestari menambahkan, capaian PNBP tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. "Harapannya bisa membantu mensejahterakan masyarakat pesisir," tandasnya.
(mdk/ags)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca Selengkapnya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca Selengkapnya
Pung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka tunggakan ini meningkat dibanding jumlah piutang di tahun sebelumnya sebsar Rp25,04 triliun yang tersebar di 62 kementerian lembaga.
Baca Selengkapnya
Total produksi ikan di semester I 2024 sebanyak 11, 81 ton.
Baca Selengkapnya
Realisasi PNBP yang dikelola Kementerian Kominfo cenderung meningkat dalam Tahun Anggaran 2021–2024.
Baca Selengkapnya
Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca Selengkapnya
Angka ini sudah mencapai 60,42 persen dari target penerimaan Rp10,11 triliun.
Baca Selengkapnya
Terdapat penurunan nilai penerimaan pajak hingga April 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca Selengkapnya
Penerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca Selengkapnya