Follow
KKP sebut dwelling time nasional sudah capai 3,7 hari
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) bekerja sama dengan PT Pelindo II dan Ditjen Bea Cukai untuk terus mendorong perbaikan waktu bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time.
Kepala BKIPM KKP, Rina mengatakan waktu tunggu layanan atau dwelling time secara nasional adalah 3,7 hari. BKIPM berkontribusi dari jumlah tersebut sebanyak 0,03 hari.
Rina menjelaskan BKIPM Medan II melalui pelabuhan Belawan memberikan kontribusi selama 8,42 menit dari waktu tunggu layanan nasional selama 3,9 hari dan BKIPM Jakarta II memberikan kontribusi selama 37,8 menit dari waktu tunggu nasional selama 2,07 hari.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Apa saja yang didorong KKP untuk nelayan dan keluarganya? KKP terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya. Istri nelayan diajak cermat membaca peluang usaha, di antaranya mengolah ikan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
-
Kapan PPPK bekerja? Jika dilihat dari masa kerja, PPPK bekerja paling singkat selama 1 tahun, kemudian penjanjian kerja dapat diperbarui sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja.
-
Bagaimana KKP membantu nelayan dan keluarga dalam berbisnis? “Kami akan selalu support para pelaku usaha, terutama UMKM agar semakin berkembang dan berdaya saing,“ ujarnya.
-
Bagaimana Kemendag mengawasi pelabuhan tikus? 'Pelabuhan tikus ini memang susah mengawasinya, dan aparat kita tidak mungkin sanggup dan tak akan cukup. Sehingga kita harus berkolaborasi. Pernah ada masyarakat yang menolak karena alasan ekonomi, mereka minta dengan berbagai alasan. Ini yang terjadi di lapangan, tapi kita lakukan yang bisa kita. Kita push terus,' ujarnya.
"Sementara itu BKIPM Surabaya II melalui pelabuhan Tanjung Perak memberikan kontribusi selama 26,2 menit dari waktu tunggu Iayanan nasional selama 3,4 hari," ujar Rina di Gedung KKP, Jakarta, Rabu (11/1).
Untuk BKIPM Semarang melalui pelabuhan Tanjung Emas memberikan kontribusi selama 76 menit dari waktu tunggu nasional selama 5,19 hari. "Dwelling time beda di beberapa tempat, untuk di Semarang lama karena beberapa tahapan yang belum bisa diringkas. Untuk Kesiapan setiap pelabuhan yang paling siap itu Priok karena pelayanan ekspor impor paling banyak di sana," jelasnya.
Sementara itu, dalam bidang Pelayanan Publik, BKIPM berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima dengan menerapkan ISO 9001 yang merupakan standar internasional untuk pelayanan publikdan ISO 17025 yang merupakan standar internsional Iaboratorium penguji di 47 Unit Pelayanan Terpadu (UPT).
"Kita juga terapkan pula ISO 17020, standar internasional pada lembaga inspeksi di 23 UPT dan implementasi e-payment dengan penggunaan electronic data capture(EDC) di 47 UPT BKIPM," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Cegah Kepadatan di Pelabuhan, Kemenhub Tambah Jumlah Perjalanan ke Jawa
Baca Selengkapnya
Belasan jam kendaraan antre untuk menyeberang di Pelabuhan Merak.
Baca Selengkapnya
Permendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas.
Baca Selengkapnya
Armada kapal yang disiapkan antara lain KMP Panorama Nusantara dan KMP ALS Elvina pada 12 April 2024, serta KMP Panorama Nusantara, KMP ALS Elvina.
Baca Selengkapnya
Bea Cukai terus bekerja selama 24/7 hari untuk menyelesaikan kontainer yang tertahan.
Baca Selengkapnya
Indonesia sukses mempertahankan status White List selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022.
Baca Selengkapnya
Pengenaan bea masuk seperti impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya, dilakukan selama tiga tahun.
Baca Selengkapnya
Kerja sama kedua pihak yang telah dirintis sejak tahun 2019.
Baca Selengkapnya
Penerapan Delaying System akibat terjadi peningkatan pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi di Pelabuhan Merak.
Baca Selengkapnya
BKI menginginkan agar kegiatan Pembahasan Kerja Sama ini menjadi katalisator BKI untuk selalu bersinergi dengan Direktorat KPLP dalam menjalankan program.
Baca Selengkapnya
Perum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca Selengkapnya
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) telah menjadi badan klasifikasi ke-4 di Asia setelah Jepang, China dan Korea.
Baca Selengkapnya