Follow
KKP serahkan 312 dokumen perizinan usaha penangkapan ikan
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Pengendalian Penangkapan ikan, Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) menyerahkan sekitar 300 dokumen Perizinan usaha penangkapan ikan kepada para pengusaha.
Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar mengatakan, dokumen perizinan tersebut meliputi Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
"Sekitar 312 SIUP, SIPI, SIKPI akhirnya sudah diselesaikan dan siap diserahkan," Jelasnya di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (22/6).
-
Kapan pembangunan KIPP selesai? Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024.
-
Apa yang diraih Jawa Tengah dalam SPI KPK 2023? 'Untuk provinsi, skor paling baik itu Jawa Tengah, untuk tipe anggaran dan jumlah pegawai besar,' kata Pahala saat membaca skor penilaian.
-
Apa yang diserahkan oleh Kementerian ATR? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hadir memberikan kepastian hukum terhadap PLBN. Pada Kamis (03/08/2023), bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menyerahkan dua sertifikat untuk PLBN Terpadu yang terletak di Nunukan, Kalimantan Utara.
-
Di mana ikan siput ditemukan? Ilmuwan dari Universitas Western Australia, menangkap rekaman ikan tersebut saat berenang di dekat Palung Izu-Ogasawara di lepas pantai Jepang.
-
Bagaimana Sirekap membantu KPPS dalam rekapitulasi? Aplikasi Sirekap memungkinkan petugas rekapitulasi untuk memasukkan data suara secara langsung ke dalam sistem, mengurangi risiko kesalahan manusia dan mempercepat proses perhitungan suara.
-
Di mana SK Jabatan Fungsional diserahkan? Pengambilan sumpah dan penyerahan SK tersebut dilakukan Bupati Ipuk di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Senin (23/10/2023).
Direktur Pengendalian Penangkapan Ikan, Saifuddin mengungkapkan jumlah dokumen perizinan yang telah diterbitkan sejak berlakunya peraturan Menteri KKP nomor 19/Permen-kp/2016.
"Sebanyak 66 SIUP perubahan, SIPI/ SIKPI sebanyak 246 dengan rincian SIPI/SIKPI perpanjangan sebanyak 174 dokumen dan SIPI/SIKPI perubahan sebanyak 72 dokumen," jelas Saifuddin.
Saifuddin juga menambahkan, Perubahan SIUP umumnya karena salah satunya ada kewajiban mencantumkan NPWP.
"Perubahan SIUP karena adanya perubahan dearah penangkapan, pelabuhan pangkalan, perubahan pelabuhan muat singgah, perubahan alat tangkap dan pengurangan alokasi dan perluasan," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kerja sama kedua pihak yang telah dirintis sejak tahun 2019.
Baca Selengkapnya
Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota akan dilaksanakan bertahap tahun ini, sebelum diterapkan sepenuhnya mulai tahun 2024.
Baca Selengkapnya
KKP menyerahkan dua kapal ikan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan ke nelayan Banyuwangi.
Baca Selengkapnya
Di sisi lain, Adnillah bilang saat ini masih banyak kapal yang belum bisa menghasilkan ikan lebih banyak, lantaran buruknya cuaca di Laut Arafura.
Baca Selengkapnya
Kapal Ikan Asing tersebut disangkakan dengan dugaan penggaran Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal Indonesia ini berdampak langsung pada potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya.
Baca Selengkapnya
Adin menambahkan, selain memberikan bantuan ikan ke warga, pihaknya juga memusnahkan barang-barang yang meliputi ikan invasive, pakan, obat ikan tidak terdaftar
Baca Selengkapnya
BKI menginginkan agar kegiatan Pembahasan Kerja Sama ini menjadi katalisator BKI untuk selalu bersinergi dengan Direktorat KPLP dalam menjalankan program.
Baca Selengkapnya
dipasangkan pada kapal-kapal yang difokuskan untuk menjaga kawasan Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Laut Sulawesi (Utara).
Baca Selengkapnya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya