KKP Usul Tambah Anggaran Rp8,04 Triliun di 2022

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp 8,043 triliun, dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas utama KKP untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan.

"Mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam Pagu anggaran tahun 2022, serta untuk dapat melaksanakan kegiatan prioritas utamanya untuk kepentingan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan maka KKP mengusulkan tambahan Pagu sebesar Rp 8,043 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar, dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Senin (6/9).

Dari Rp8,043 triliun akan digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp 236,61 miliar, dan belanja non operasional sebesar Rp 7,806 triliun. Maka usulan Pagu definitif KKP tahun 2022 menjadi Rp 14,16 triliun.

Sebelumnya, Antam menjelaskan terkait rencana kerja anggaran KKP tahun 2022, berdasarkan surat bersama Menteri perencanaan pembangunan nasional dan Menteri Keuangan tanggal 23 juli 2021, KKP mendapat Pagu anggaran sebesar Rp 6,11 triliun.

"Yang terdiri dari Rp 5,93 triliun dari Rupiah murni, Rp 132 miliar dari PNBP, Rp 48,79 miliar dari BLU, dan Rp 3,4 miliar dari PHLN," ujarnya.

Berdasarkan unit kerja eselon I dan jenis belanja, dari anggaran Rp 6.115.967.397.000 tersebut akan dialokasikan untuk Dirjen tangkap sebesar Rp 768,807 Miliar, Dirjen budidaya sebesar Rp 1,14 triliun, dirjen pengawasan sumber daya kelautan sebesar Rp 917,27 miliar, Dirjen penguatan daya saing sebesar Rp 383,09 Miliar.

Kemudian, untuk pengelolaan ruang laut sebesar Rp 381 miliar, badan riset dan sumber daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,35 triliun, untuk badan karantina sebesar Rp 498,36 miliar, untuk sekretaris jenderal sebesar Rp 589,97 miliar dan Itjen sebesar Rp 87,424 miliar.

Adapun rancangan anggaran KKP berdasarkan program tahun 2022 yakni untuk program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp 2,12 triliun, program nilai tambah dan daya saing sebesar Rp 190,99 miliar.

Selanjutnya, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp 86,22 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 273,07 miliar, program riset dan inovasi iptek sebesar Rp 50,75 miliar dan program dukungan manajemen Rp 3,39 triliun.

"Kami melaporkan bahwa para Eselon I di dalam rincian bahannya telah mengusulkan indikasi lokasi. Jadi lokasinya sudah jelas ke mana saja disesuaikan dengan aspirasi, yang potensial khususnya untuk kegiatan bantuan pemerintah," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com