Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KNEKS Pastikan Telah Bekerja Maksimal Genjot Ekonomi Syariah Indonesia

KNEKS Pastikan Telah Bekerja Maksimal Genjot Ekonomi Syariah Indonesia Unit Usaha Syariah Bank DKI. istimewa ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ventje Rahardjo memastikan, seluruh insan pejuang ekonomi syariah sudah bekerja keras dalam mendorong keuangan syariah. Dia pun merasa keberatan jika hasil kerja kerasnya selalu dipertanyakan oleh pemerintah.

"Saya merasakan semangat dari pada seluruh insan pejuang ekonomi syariah ini sangat tinggi. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka semangat sangat tinggi tapi hasilnya selalu dipertanyakan kenapa market share baru segini? literasi masih rendah? pertanyaan-pertanyaan itu tentu mengganggu kita semua," kata dia dalam acara Sosialisasi Brand Ekonomi Syariah dan Panduan Penggunaannya, secara virtual, Rabu (10/2).

Dia menyadari kerja keras yang dilakukan teman-teman insan ekonomi syariah hasilnya tidak cukup memuaskan. Sebab, belum bisa mengoptimalisasikan kekayaan potensi daripada ekonomi keuangan syariah di Tanah Air.

"Bahwa kita bersemangat tapi hasilnya tidak cukup memuaskan," imbuhnya.

Literasi Keuangan Syariah Rendah

Sebelumnya, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prijono mengakui literasi keuangan syariah di Indonesia masih cukup rendah. Bahkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan indeks literasi hanya 16,3 persen saja.

"Indeks literasi itu 16,03 artinya bahwa dari 100 orang baru sekitar 16 orang saja yang paham mengenai ekonomi syariah ini," jelas dia dalam acara Sosialisasi Brand Ekonomi Syariah dan Panduan Penggunaannya, secara virtual, Rabu (10/2).

Dia menyadari literasi keuangan syariah di Tanah Air masih harus perlu didorong. Sebab, peran dari kontribusi keuangan syariah sendiri cukup besar untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia.

Dalam pengembangannya, memang membutuhkan penguatan sinergi dan koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi serta masyarakat dan lain sebagainya.

"Selain itu juga pemahaman bagaimana masyarakat mengenai ini juga menjadi penting. Menjadi suatu hal yang perlu dilakukan dan perlu terus ditingkatkan pelibatan seluruh komponen bangsa dalam mendorong ekonomi syariah akan berhasil kalau pemahaman semua itu memiliki pemahaman yang cukup kuat tentang ekonomi syariah ini," jelas dia.

Dia menambahkan, ekonomi syariah yang saat ini tengah didorong pemerintah untuk mendukung pencapaian visi dari ekonomi syariah nasional. Sebagaimana master plan yang dikeluarkan oleh KNEKS, ini juga menjadi sangat strategis dalam upaya pengembangan keuangan nasional dan ekonomi syariah.

"Tentunya dapat merefleksikan nilai-nilai ekonomi syariah bersifat universal dan mendukung visi ekonomi syariah nasional," sebutnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sebagai 'Motor' Penggerak Ekonomi, Kemenko Perekonomian Mesti Menerapkan Budaya Kerja Berakhlak
Sebagai 'Motor' Penggerak Ekonomi, Kemenko Perekonomian Mesti Menerapkan Budaya Kerja Berakhlak

Budaya kerja BerAKHLAK diatur juga dalam SE Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Pengawasan Internal Dibutuhkan Guna Pastikan Program Kerja Kemnaker Berjalan Terukur
Pengawasan Internal Dibutuhkan Guna Pastikan Program Kerja Kemnaker Berjalan Terukur

Ppengawasan internal akan membawa Kemnaker dalam mempertahankan opini WTP.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Sambut Antusias Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024
Kemnaker Sambut Antusias Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas 2024

Ida Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.

Baca Selengkapnya
DPR Imbau Kejagung Konsisten Tangani Kasus 'Kakap'
DPR Imbau Kejagung Konsisten Tangani Kasus 'Kakap'

Wakil Ketua Komisi III DPR meminta Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia Apresiasi Kemitraan ILO dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan
Pemerintah Indonesia Apresiasi Kemitraan ILO dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan

Adapun dukungan ILO kepada Kemnaker yaitu terkait pelaksanaan Decent Work Country Programmes atau Program Pekerjaan Layak Nasional Indonesia 2020-2025.

Baca Selengkapnya
Kemenko Perekonomian Dorong Bonus Demografi untuk Indonesia Lebih Maju dan Sejahtera
Kemenko Perekonomian Dorong Bonus Demografi untuk Indonesia Lebih Maju dan Sejahtera

Dengan bonus demografi yang tengah dimiliki Indonesia serta keharusan Indonesia segerakeluar dari middle income trap.

Baca Selengkapnya
Gelar CEO Networking 2023, OJK: Indonesia Berhasil Jaga Pertumbuhan Ekonomi
Gelar CEO Networking 2023, OJK: Indonesia Berhasil Jaga Pertumbuhan Ekonomi

OJK menggelar CEO Networking 2023 dengan tema 'Achieving Sustainable Growth through Cohesive Collaboration'.

Baca Selengkapnya
Kepercayaan Publik ke Kejagung Tinggi karena Berani Usut Kasus Korupsi Besar
Kepercayaan Publik ke Kejagung Tinggi karena Berani Usut Kasus Korupsi Besar

Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.

Baca Selengkapnya
Menaker Dorong Perusahaan Beri Perhatian ke UMKM
Menaker Dorong Perusahaan Beri Perhatian ke UMKM

Dukungan tersebut harus menjadi motivasi bagi perusahaan lain agar memiliki perhatian yang sama kepada UMKM.

Baca Selengkapnya
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh
Capim KPK Ibnu Basuki Ulas Praktik Korupsi Tak Kunjung Habis, Dorong Monitoring dan Evaluasi Menyeluruh

Hal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.

Baca Selengkapnya
Ketua Kadin Versi Munaslub Anindya Bakrie Komitmen Sejalan dengan Pemerintah
Ketua Kadin Versi Munaslub Anindya Bakrie Komitmen Sejalan dengan Pemerintah

Keterpilihan Anindya kemudian menuai reaksi keras dari kubu Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin yang masih menjabat hingga 2026.

Baca Selengkapnya