KNEKS Pastikan Telah Bekerja Maksimal Genjot Ekonomi Syariah Indonesia
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ventje Rahardjo memastikan, seluruh insan pejuang ekonomi syariah sudah bekerja keras dalam mendorong keuangan syariah. Dia pun merasa keberatan jika hasil kerja kerasnya selalu dipertanyakan oleh pemerintah.
"Saya merasakan semangat dari pada seluruh insan pejuang ekonomi syariah ini sangat tinggi. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka semangat sangat tinggi tapi hasilnya selalu dipertanyakan kenapa market share baru segini? literasi masih rendah? pertanyaan-pertanyaan itu tentu mengganggu kita semua," kata dia dalam acara Sosialisasi Brand Ekonomi Syariah dan Panduan Penggunaannya, secara virtual, Rabu (10/2).
Dia menyadari kerja keras yang dilakukan teman-teman insan ekonomi syariah hasilnya tidak cukup memuaskan. Sebab, belum bisa mengoptimalisasikan kekayaan potensi daripada ekonomi keuangan syariah di Tanah Air.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Apa itu keperjakaan? Keperjakaan bukanlah kondisi medis, melainkan suatu konsep sosial dan budaya. Seorang pria dianggap perjaka jika ia belum pernah melakukan hubungan seksual.
-
Apa saja tugas utama Kemenkeu RI? Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenkeu RI termasuk kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang khusus membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara.
-
Siapa yang mengawasi kinerja Kemenkumham? Pada dasarnya, lanjut Yasonna, Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga masyarakat mengawasi kita, sekecil apapun gerak-gerik kita terus dipantau.
-
Gimana Kemnaker kembangkan SDM Ketenagakerjaan? Dalam kegiatan ini akan dibahas mengenai peluang kerja sama antara organisasi internasional melalui program-program pengembangan kompetensi yang mereka miliki dengan kebutuhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja Kejagung? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara bernilai fantastis.
"Bahwa kita bersemangat tapi hasilnya tidak cukup memuaskan," imbuhnya.
Literasi Keuangan Syariah Rendah
Sebelumnya, Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Prijono mengakui literasi keuangan syariah di Indonesia masih cukup rendah. Bahkan berdasarkan hasil survei yang dilakukan indeks literasi hanya 16,3 persen saja.
"Indeks literasi itu 16,03 artinya bahwa dari 100 orang baru sekitar 16 orang saja yang paham mengenai ekonomi syariah ini," jelas dia dalam acara Sosialisasi Brand Ekonomi Syariah dan Panduan Penggunaannya, secara virtual, Rabu (10/2).
Dia menyadari literasi keuangan syariah di Tanah Air masih harus perlu didorong. Sebab, peran dari kontribusi keuangan syariah sendiri cukup besar untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia.
Dalam pengembangannya, memang membutuhkan penguatan sinergi dan koordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi serta masyarakat dan lain sebagainya.
"Selain itu juga pemahaman bagaimana masyarakat mengenai ini juga menjadi penting. Menjadi suatu hal yang perlu dilakukan dan perlu terus ditingkatkan pelibatan seluruh komponen bangsa dalam mendorong ekonomi syariah akan berhasil kalau pemahaman semua itu memiliki pemahaman yang cukup kuat tentang ekonomi syariah ini," jelas dia.
Dia menambahkan, ekonomi syariah yang saat ini tengah didorong pemerintah untuk mendukung pencapaian visi dari ekonomi syariah nasional. Sebagaimana master plan yang dikeluarkan oleh KNEKS, ini juga menjadi sangat strategis dalam upaya pengembangan keuangan nasional dan ekonomi syariah.
"Tentunya dapat merefleksikan nilai-nilai ekonomi syariah bersifat universal dan mendukung visi ekonomi syariah nasional," sebutnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Budaya kerja BerAKHLAK diatur juga dalam SE Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPpengawasan internal akan membawa Kemnaker dalam mempertahankan opini WTP.
Baca SelengkapnyaIda Fauziyah mengungkapkan berbagai upaya telah dilakukan Kemnaker untuk membentuk sikap kerja pegawai yang professional dan berintegritas.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Komisi III DPR meminta Kejagung bisa konsisten menjaga kinerja cemerlangnya.
Baca SelengkapnyaAdapun dukungan ILO kepada Kemnaker yaitu terkait pelaksanaan Decent Work Country Programmes atau Program Pekerjaan Layak Nasional Indonesia 2020-2025.
Baca SelengkapnyaDengan bonus demografi yang tengah dimiliki Indonesia serta keharusan Indonesia segerakeluar dari middle income trap.
Baca SelengkapnyaOJK menggelar CEO Networking 2023 dengan tema 'Achieving Sustainable Growth through Cohesive Collaboration'.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tren kepercayaan publik terhadap sembilan lembaga negara, termasuk Kejagung.
Baca SelengkapnyaDukungan tersebut harus menjadi motivasi bagi perusahaan lain agar memiliki perhatian yang sama kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Ibnu Basuki dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaKeterpilihan Anindya kemudian menuai reaksi keras dari kubu Arsjad Rasjid, Ketua Umum Kadin yang masih menjabat hingga 2026.
Baca Selengkapnya