Komisi III Setujui Pagu Anggaran BNN Rp 1,6 Triliun di Tahun 2021
Merdeka.com - Pagu dan tambahan anggaran tahun 2021 yang diajukan lima lembaga disetujui Komisi III DPR RI. Kelimanya yakni, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Nasional Narkotika (BNN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komnas HAM.
"Komisi III DPR dapat menerima pagu anggaran BNN tahun 2021 sebesar Rp1,6 triliun serta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp234,05 miliar," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan kelima lembaga, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/9).
Dia mengatakan, Komisi III DPR RI menerima pagu anggaran BNPT tahun 2021 sebesar Rp515,9 miliar dan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp304,7 miliar. Untuk pagu anggaran PPATK tahun 2021, menurut dia, juga disetujui sebesar Rp224,6 miliar dan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp14,9 miliar.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa yang dikritik Komisi XI terkait anggaran BPS? 'Pada dasarnya, kami memahami betul usulan tambahan pagu BPS, khususnya untuk perbaikan gedung kantor yang tidak layak.''Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,' urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
"Komisi III DPR dapat menerima pagu anggaran LPSK tahun 2021 sebesar Rp79,4 miliar dan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp129,1 miliar, serta pagu anggaran Komnas HAM tahun 2021 sebesar Rp100,2 miliar serta usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp22,8 miliar," ujarnya.
Menurut dia, seperti dilansir Antara, Komisi III DPR juga meminta laporan penggunaan anggaran Semester I dan rencana belanja Semester II tahun 2021 pada Rapat Kerja Evaluasi APBN berjalan dengan catatan apabila terdapat belanja barang dan belanja modal yang tidak prioritas dapat dialihkan.
RDP tersebut dihadiri Kepala BNN Heru Winarko, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, Kepala PPATK Dian Ediana Rae, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.
Baca SelengkapnyaTambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaAda kecendurungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBP.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaBenny menyoroti bagaimana Kepolisian Sektor (Polsek) daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki kantor layak huni.
Baca SelengkapnyaReliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca Selengkapnya