Komisi IV DPR Akui Kerap Ditanya Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi
Merdeka.com - Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengaku kerap dicecar pertanyaan kelangkaan pupuk saat kembali ke daerah pemilihan. Tak hanya dirinya, para anggota komisi yang sama pun kerap mendapat keluhan hilangnya pupuk di peredaran.
"Setiap kami pulang ke wilayah masing-masing, parti dikritik masalah pupuk," kata Sudin dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian, Kemenko Perekonomian, PT Pupuk Indonesia dan Himbara, di Ruang Sidang Komisi IV, Komplek DPR, Jakarta, Senin (17/1).
Sudin menilai masalah kelangkaan pupuk ini berasal dari kebijakan pemerintah dalam merealisasikan pupuk bersubsidi. Setiap tahun masalah terkait data kebutuhan pupuk yang akurat dan distribusi pupuk bersubsidi selalu ada.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Bagaimana cara mendapatkan pupuk subsidi sekarang? Cara mengambilnya kami permudah. Yang tidak punya kartu tani, cukup pakai KTP itu cukup.
-
Mengapa distribusi pupuk subsidi sulit? Dalam dialog tersebut, Ganjar mengulas kendala distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan masalah data masyarakat yang masih tumpang tindih, sehingga berpotensi mengalami kekeliruan. Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
-
Siapa yang mengingatkan distributor dan pengecer pupuk? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengingatkan para pengecer dan distributor pupuk subsidi agar tidak memainkan harga pupuk yang dapat merugikan petani.
-
Bagaimana KTNA ingin subsidi pupuk? “Kami setuju dengan Pak Menteri Pertanian, KTNA berharap pendistribusian dari sistem subsidi ini harus tertata dari awal hingga akhir,“
-
Kenapa Kementan tambah alokasi pupuk? 'Karena itu kita usulkan alokasi pupuk bersubsidi ditingkatkan dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kita berupaya terus untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi, sesuai dengan arahan Presiden dan saat ini telah disetujui oleh DPR untuk mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton,' jelas Mentan Amran, Kamis (2/5/2024).
"Sangat disayangkan hal ini berulang setiap tahun tanpa pembenahan yang mendasar," imbuhnya.
Dia meminta agar Kementerian Pertanian segera memperbaiki data kebutuhan pupuk bersubsidi dengan cermat. Beberapa perbaikan yang harus dilakukan antara lain terkait data spasial, luas lahan dan validasi jumlah data petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Data kebutuhan pupuk bersubsidi harus dihitung dengan cermat dengan melakukan perbaikan," kata dia mengakhiri.
Sudin juga mengingatkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat geram akan subsidi pupuk yang anggarannya mencapai Rp 33 triliun. Namun realisasi dari anggaran yang besar tersebut mengundang tanda tanya.
"Kalau Presiden sudah ngomong, semua sibuk. Kemarin Pak Suwandi bilang cambuk bagi kami, kalau kata saya bukan cambuk, itu peringatan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ono menyampaikan ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk
Baca SelengkapnyaOno menyampaikan aspirasi ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk.
Baca SelengkapnyaMenurut Amran, tindakan para pejabat tersebut seperti tidak mempedulikan kondisi bangsa
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Ono Surono mempertanyakan masalah subsidi pupuk kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Rabu (13/3).
Baca Selengkapnya"Tak bisa gubernur, bupati tak mau atau mau. Pemerintahan ini sistem komando kalau perlu,"
Baca SelengkapnyaGanjar sarapan bareng petani sambil menyerap aspirasi mereka di Sragen.
Baca SelengkapnyaStok Pupuk di Gudang PKT Capai 7 Kali Lipat dari Ketentuan, tapi Petani Masih Teriak Pupuk Langka
Baca SelengkapnyaPernyataan Ganjar itu pun sontak mengundang tawa dari para peserta Rakorpimnas Inkindo.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka bicara keras saat rapat dengan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dan Bulog.
Baca SelengkapnyaLasarus khawatir jika irigasi dilakukan Kementerian Pertanian bakal ada hal yang tertinggal.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR dari fraksi PDIP, Dolfie, protes ke Menkeu Sri Mulyani terkait bantuan pupuk.
Baca SelengkapnyaKunjungan Anggota Komisi IV DPR RI kali ini untuk memastikan progress Pengembangan Pangan dan Pertanian di Kabupaten Merauke termasuk pengunjungi gudang Bulog.
Baca Selengkapnya