Komisi V setujui anggaran KemenPU-Pera 2015 Rp 118,5 T
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015, sebesar Rp 118,5 triliun.
Hal itu diungkapkan pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Mohammad Said saat rapat kerja bersama Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono di Jakarta. Total dana itu terbagi tiga bagian.
"Komisi V DPR setuju pagu anggaran Kementerian PUPera dalam RAPBN-P 2015 dengan besaran Rp 118.544.347.203. Terdiri dari Rp 84.912.175.885 APBN asli dan tambahan Rp 33.308.767.254 dan pinjaman utang luar negeri Rp 323.404.064," kata Said, Senin (2/2).
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Siapa yang terlilit utang ratusan juta? Eko Pujianto merupakanpengusaha muda yang pernah mengalami keterpurukan karena terjebak utang ratusan juta.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Apa yang membuat cadangan devisa RI meningkat? 'Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak. Faktor lainnya, jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, di tengah kebutuhan stabilisasi nilai tukar Rupiah sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.'
Walau disetujui, kata Said, DPR tetap mendesak agar Menteri Basuki bertanggungjawab dan transparan mengelola anggaran tersebut. Maka itu, pihaknya tetap mengkritisi tiap kebijakannya nanti.
Anggota Komisi V DPR lainnya, Saiful Rasyid juga menanyakan kemampuan Menteri Basuki untuk menjalankan tiap programnya. Terlebih anggaran yang dipegang cukup besar hingga Rp 118,5 triliun.
"Bisa kah program-program baru yang bapak canangkan bisa terpenuhi? Pasalnya banyak daerah yang belum selesai pembangunannya," ujar Rasyid. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca SelengkapnyaNamun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca SelengkapnyaTarget penyaluran KUR pada 2024 sebesar Rp280 triliun.
Baca SelengkapnyaAgus membacakan usulan kebutuhan anggaran Polri tahun anggaran 2025 sebesar Rp162,15 triliun.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaSri Mulyani melaporkan APBN mengalami surplus Rp22,8 triliun hingga 15 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaNaiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pertahanan menjadi yang terbesar di 2024.
Baca SelengkapnyaThomas Lembong menyinggung soal kenaikan anggaran pengadanaan alutsista Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Baca Selengkapnya