Komisi VI DPR Nilai Tarif Tol Solo-Ngawi Mahal & Belum Mampu Berikan Nilai Tambah

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Martri Agoeng menilai bahwa keberadaan jalan tol Trans Jawa khususnya ruas Solo-Ngawi belum mampu memberikan nilai tambah terkait logistik. Indikasinya, saat ini kendaraan yang melintas masih didominasi golongan 1 yang mencapai 90 persen. Sedangkan kendaraan golongan 3 yakni truk besar hanya 0,8 persen.

Menurutnya, tarif yang ditetapkan sebesar Rp 1.000 per kilometer tersebut masih dirasakan mahal oleh masyarakat. Sebab, sebagian masyarakat sudah menikmati jalan tol lama, yang tarifnya cukup murah. Seperti Jakarta-Bogor melalui Tol Jagorawi hanya Rp 6.500 sepanjang 40 Km.

"Kedatangan kami ke sini ingin memastikan jalan tol ini memiliki nilai lebih, karena kan mitra kami juga Kementerian Perdagangan. Jadi apakah punya nilai tambah yang besar dan manfaat terhadap turunnya harga- harga," ujar Martri seusai meninjau rest area 519 A Tol Trans Jawa ruas Solo-Ngawi Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Kamis (14/2).

Martri yang juga ketua rombongan kunjungan kerja dari komisi VI DPR RI itu merasakan kemurahan tarif tol lama. Namun setelah masuk ke tol Solo-Ngawi terasa mahal. "Walaupun dari sisi penghitungan bisnis sama saja, BEP (break event point) Cikampek sekitar 30 tahun lebih Jagorawi juga," katanya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada penyelenggara operator jalan tol untuk bisa menyampaikan ke publik agar tarif jalan tol tidak terkesan mahal. Tetapi faktanya banyak kendaraan pribadigolongan 1 yang sudah banyak memanfaatkan jalan tol tersebut.

"Evaluasi pasti nanti kita lihat sisi apakah sampai akan mengubah harga atau tidak. Nanti kita lihat karena variabelnya kan banyak sekarang ini hanya kesan psikologis saja terkesan mahal," katanya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu menyarankan, agar pada tahun pertama tarif jalan tol tidak terlalu mahal agar bisa dinikmati masyarakat terlebih dahulu.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga, Dwimawan Heru Santoso, yang menerima rombongan Komisi VI membantah jika tarif masuk jalan tol mahal. "Karena sebenarnya pemerintah telah memberikan tiga benefit tambahan bagi pengguna jalan tol ini," tukasnya.

Tiga benefit tambahan tersebut, kata Dwimawan adalah adanya kebijakan dari pemerintah terkait rasionalisasi tarif masuk jalan tol. Tarif jalan tol yang semula ditetapkan Rp 1.300 per km dirasionalisasi menjadi maksimal Rp 1.000 per km.

"Kalau untuk jalan tol lama yang dibangun tahun 1980-an atau 30 tahun lalu, tarifnya Rp 200 hingga Rp 400 per km. Sedangkan posisi tahun 2011 sebesar Rp 700 per km, jalan tol yang dibangun di atas 2011 tarif yang ditetapkan Rp 1.300 per km," ungkapnya.

Tetapi dengan rasionalisasi tarif maka yang berlaku Rp 1.000 per km. Keuntungan lainnya adalah perubahan klasterisasi golongan kendaraan. Saat ini bus kecil masuk ke dalam golongan 1 bersama dengan mobil pribadi.

"Golongannya tetap 5 tapi tarifnya hanya 3 golongan saja. Yakni Rp 1.000 untuk golongan 1 dan 2, Rp 1.500 untuk golongan 3 dan 4 serta Rp 2.000 untuk golongan 5," katanya lagi.

Selain itu pengguna jalan tol juga masih mendapatkan diskon hingga 15 persen selama dua bulan hingga akhir Maret mendatang. Dalam kunjungan kerja tersebut ada 12 anggota DPR RI dari komisi VI. Diantaranya Mohammad Hatta dari F PAN, Nurzaedi F Gerindra, H. Mukhlisin F PPP, Zulfan dan Lindan dari F Nasdem.

Rombongan anggota DPR RI tersebut mendapatkan penjelasan dari Direktur Utama (Dirut), Jasamarga Solo Ngawi (JSN), David Wijayatno.