Komisi VI Pertanyakan Rakortas Impor Beras: Mendag, Bulog dan Mentan Belum Satu Kata

Merdeka.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengundang Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk menjelaskan rencana impor 1 juta ton beras. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima menyayangkan, terus berlangsungnya polemik impor beras. Apalagi ada perbedaan data antar Mendag, Bulog dan Menteri Pertanian (Mentan).

"Kemarin itu kita dengar, antara Menteri Perdagangan, Bulog dan Menteri Pertanian belum satu kata. Jadi yang saya tanyakan apakah keputusan impor beras itu hasil Rakortas (rapat koordinasi terbatas) atau tidak," ujar Aria Bima di sela peresmian new normal Pasar Kadipolo Solo, Jumat (26/3).

Menurutnya, keputusan untuk impor dan ekspor bahan komoditas pangan adalah keputusan pemerintah melalui Rakortas. Rapat koordinasi tersebut, lanjut dia, dipimpin oleh Menko Perekonomian, diikuti Mentan di tingkat hulu serta Mendag untuk di tingkat hilir dan Bulog di tingkat distributor.

"Selain itu juga diikuti beberapa stakeholder seperti menteri perindustriam dan menteri kemaritiman," katanya.

Bima menjelaskan, dalam Undang-Undang perdagangan juga ditegaskan, dalam hal memutuskan untuk ekspor dan impor kebutuhan bahan komoditas termasuk pangan, pemerintah dapat melakukan ekspor atau impor dengan memperhatikan harga di tingkat konsumen dan produsen. Sedangkan mekanismenya memakai Rakortas.

"Keputusan impor beras itu tanggungjawab pemerintah. Jadi bukan hanya tanggungjawab mendag ataupun mentan saja. Kami meminta mendag untuk memahami hal ini. Karena kalau ada apa-apa, pemerintah yang akan disalahkan," katanya.

Sehingga dirinya sebagai pimpinan komisi VI dan kader PDIP, tidak mau jika pengambilan keputusan itu tanpa penghitungan pasti.

"Kalau pemerintah dinilai buruk, maka PDIP sebagai partai pengusung juga akan mendapatkan citra buruk. Untuk itu saya akan berusaha untuk mengkomunikasikan rencana tersebut dengan Mendag," jelasnya.

"Dan kemarin Mendag juga sudah bilang, minimal dia berjanji tidak akan ada impor beras dalam masa panen," katanya lagi.

Aria Bima menyebut dalam pemanggilan tersebut nantinya tidak hanya akan dibahas terkait rencana impor beras. Namun juga membahas persiapan kebutuhan bahan pokok terkait dengan situasi Ramadan.

Mendag Lutfi Pasang Badan di Polemik Impor Beras: Salahkan Saja Saya

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi pasang badan terkait polemik impor beras. Menurutnya, jika ada pihak yang harus disalahkan, itu adalah dirinya.

"Saya tidak melihat perbedaan antara Kemendag, Kementan, Bulog, atau Kemenko Perekonomian. Saya minta kalau salah, salahkan saja saya," ujarnya seperti dikutip dari akun Youtube Kementerian Perdagangan, ditulis Sabtu (20/3).

Selain itu, dia juga memastikan akan selalu berkoordinasi dengan komisi IV sebagai mitra kerja di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Saya terima kasih komisi IV yang memberikan pandangan politiknya. Pasti kita perhatikan," tuturnya.

Mendag Lutfi menegaskan bahwa rencana impor beras ini adalah langkah antisipasi. Di mana sudah menjadi tugasnya lah untuk mempersiapkan yang terburuk.

Dia turut menjamin impor beras akan dilakukan tanpa menghancurkan harga beras lokal. "Saya jamin tidak ada impor beras untuk menghancurkan harga beras rakyat. Pasti. Ini komitmen," tegasnya.

"Tapi memang tugas saya sebagai mendag, memikirkan yang tak terpikirkan, memikirkan yang terburuk sesuai tugas dan tanggung jawab saya," tutupnya.