Komisi VII setujui asumsi RAPBN 2019 dan subsidi penyambungan listrik Rp 1,2 T
Merdeka.com - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk pemberian subsidi penyambungan listrik tahun depan. Selain subsidi, komisi VII juga menyetujui asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyambut baik keputusan rapat komisi VII yang selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya ke Badan Anggaran (Banggar) DPR. "Mengenai penetapan asumsi dasar makro kami terima dengan baik, kami anjurkan pimpinan melanjutkan ke Banggar," kata Menteri Jonan, di Gedung DPR, Senin (17/9) malam.
Adapun asumsi makro yang telah disepakati adalah:
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa subsidi energi penting? 'Subsidi ini selalu menjadi hal yang penting untuk negara kita ini, karena dengan subsidi maka pemerintah ini memang bisa hadir langsung untuk masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi gejolak harga, ketersediaan pasokan, dan lain sebagainya,' tambah Isa dalam sambutannya pada acara tersebut.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
- Indonesian Crude Price (ICP) 2019 USD 70 per barel,- Lifting migas 2.025.000 BOEFD,- Cost recovery USD 8-10 miliar,- Subsidi Solar Rp 2.000,- Subsidi listrik Rp 57 triliun dan,- Subsidi penyambungan listrik Rp 1,2 triliun.
Dalam postur asumsi makro RAPBN 2019 tersebut, Kementerian ESDM memasukkan subsidi baru, yaitu penyambungan listrik untuk rumah tangga tangga tidak mampu sebesar Rp 1,2 triliun, daya listrik yang disambung sebesar 450 Volt Amper (VA).
Sebelumnya, Menteri Jonan mengungkapkan, dari anggaran Rp 1,21 triliun, bisa menomboki penyambungan listrik 2,4 juta rumah tangga tidak mampu, dengan besaran subsidi Rp 500.000 per rumah tangga. Atas adanya subsidi tersebut maka dapat mempercepat sambungan listrik pada keluarga tidak mampu.
Menurut Menteri Jonan, rumah tangga yang akan mendapat subsidi penyambungan listrik letaknya bukan di wilayah terpencil yang belum terdapat jaringan kelistrikan, tetapi di wilayah yang sudah ada jaringan listriknya. Namun rumah tangga tersebut tidak mampu untuk menyambung listrik
"Untuk diketahui di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta ada calon pelanggan baru yang tidak mampu menyambung daya, bukan tidak mampu bayar bulanan. Ini bukan di tempat jauh-jauh, di DKI ada 30.000 sampai 35.000 yang tidak mampu menyambung listrik," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam RAPBN 2024, subsidi dan kompensasi untuk BBM, gas Elpiji dan listrik sebesar Rp329,9 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca SelengkapnyaUsulan subsidi tarif listrik juga mengacu pada nilai tukar sebesar Rp15.300-Rp16.000 per USD.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran tersebut disiapkan demi menjaga stabilitas harga energi.
Baca SelengkapnyaUntuk subsidi dan kompensasi energi disiapkan pagu sebesar Rp394,3 triliun, tumbuh 17,8 persen dari pagu 2024 yang sebesar Rp334,8 triliun
Baca SelengkapnyaSubsidi konversi motor listrik juga akan naik dari sebelumnya Rp7 juta menjadi Rp10 juta.
Baca SelengkapnyaBesaran insentif motor listrik akan dinaikkan, dari Rp7 juta menjadi Rp10 juta.
Baca SelengkapnyaSubsidi tersebut mencakup penjualan 800 ribu sepeda motor listrik baru dan konversi 200 ribu sepeda motor bermesin pembakaran.
Baca SelengkapnyaKeputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.
Baca SelengkapnyaArifin mengatakan perlu peran BPH Migas dan PT Pertamina, sekaligus pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi melalui digitalisasi.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan terus memberikan subsidi untuk LPG 3 Kg, solar, minyak tanah, dan listrik, khususnya untuk rumah tangga miskin dan rentan.
Baca Selengkapnya