Komisi XI dan Pemerintah Sepakati Asumsi Makro RAPBN 2021, Berikut Rinciannya

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa dan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 21. Kesepakatan itu didapat setalah rapat hampir selama delapan jam lebih.

"Komisi XI bersama pemerintah menyemangati asumsi dasar ekonomi makro sasaran pembangunan dan indikator pembangunan RAPBN 2021," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto di saat membacakan hasil kesimpulan rapat di Komisi XI DPR Jakarta, Rabu (2/9).

Dito merincikan untuk asumsi dasar makro ekonomi, Komisi XI dan pemerintah menyepakati pertumbuhan ekonomi di 2021 sebesar 4,5 persen sampai dengan 5,5 persen. Inflasi 3 persen, nilai tukar Rupiah Rp14.600 per USD dan suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.

Kemudian untuk sasaran pembangunan pada tingkat pengangguran terbuka Komisi XI dan pemerintah menyepakati berada di angka 7,7 sampai 9,1 persen. Selanjutnya tingkat kemiskinan 9,2 sampai 9,7 persen.

Indeks gini ratio 0,377 sampai dengan 0,379 dan indeks IPM capai 72,78 sampai 72,95. Selanjutnya untuk indikator pembangunan, terhadap nilai tukar petani disepakati sebesar 102 dan nilai tukar nelayan 104.

Pemerintah Dinilai Terlalu Ambisius Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2021 di 4,5-5,5 Persen

Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi 2021 mencapai 4,5 hingga 5,5 persen. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlalu optimistis dan terlalu ambisius dalam membuat perencanaan perekonomian.

"Asumsi ini masih terlihat pemerintah overshoot atau pemerintah juga over optimis dan over ambisius," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Jumat (14/8).

Bhima menilai optimisme tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan konsumsi rumah tangga yang mana salah satu roda pertumbuhan. Selain itu, belum ada program yang fokus untuk mendorong kinerja investasi.

Dia melanjutkan target pertumbuhan ekonomi dianggap mustahil. Sebab saat ini, perekonomian Indonesia dalam ancaman resesi. Bahkan Bhima menyebut resesi bisa terjadi sampai 2021.

"Apa bisa dari resensi kemudian loncat ke 4,5 persen karena ini kita masih menghadapi masalah pandemi yang berpengaruh tadi," kata dia.

Apalagi realisasi dari berbagai stimulus juga masih rendah. Stimulus kesehatan yang data terakhir hanya 8 persen yang terealisasi. Begitu juga dengan stimulus UMKM yang baru terealisasi 26 persen.

Sehingga dia menyangsikan jika pertumbuhan ekonomi bisa kembali melejit di 2021. "Jadi masih sangat rendah untuk bisa mengembangkan perekonomian di 2021 bahkan bisa mungkin resesinya akan berlanjut sampai 2021," kata dia mengakhiri.