Komisi XI DPR Sepakat Pagu Anggaran Kemenkeu di 2022 Sebesar Rp44 Triliun
Merdeka.com - Komisi XI DPR RI menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp992.779.475.000 untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai di pagu anggaran Kementerian Keuangan untuk TA (TahuN Anggaran) 2022. Sehingga pagu anggaran Kemenkeu TA 2022 menjadi Rp44.012.857.968.000.
"Sehingga pagu anggaran Kementerian Keuangan TA 2022 yang semula Rp43.020.078.493.000 menjadi sebesar Rp44.012.857.968.000," kata Ketua Komisi XI DPR RI, Dito Ganinduto dalam Raker dengan Menkeu pada Kamis (2/9).
Rinciannya, untuk program dukungan kerja dari semula Rp40.088.409.586 mendapatkan dukungan anggaran Rp992.779.475.000 menjadi Rp41.081.189.061. Sementara anggaran untuk empat program Kemenkeu lain dengan nilai pagu anggaran yang sama.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
Pagu anggaran untuk program pengelolaan belanja negara sebesar Rp17.340.779.000, pengelolaan penerimaan negara Rp2.700.749.898.000, kebijakan fiskal Rp35.541.916.000, serta program pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko dengan pagu anggaran Rp178.036.314.000.
Selain itu, Komisi XI juga mengapresiasi capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kemenkeu untuk APBN TA 2020 dan WTP yang kesepuluh secara berturut-turut. Dito juga menekankan bahwa Menkeu harus bisa mengoptimalkan kewenangannya sebagai pengelola fiskal dan bendahara umum negara.
"Menkeu dengan kewenangannya sebagai pengelola fiskal dan bendahara negara dalam menetapkan kebijakan, pengendalian, dan pedoman pelaksanaan anggaran negara akan mengoptimalkan arah pelaksanaan anggaran pada program pemerintah pusat di setiap K/L pada tahun 2022 sejalan dengan reformasi struktural, belanja K/L yang berkualitas 'spending better', dan memperkuat kinerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang berkualitas," ungkap Dito.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaJumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaWakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaSebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca Selengkapnya