Follow
Komitmen serap 121 ribu pekerja, 16 perusahaan hanya fokus di Jawa
Merdeka.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan sebanyak 16 perusahaan bakal terlibat dalam program penciptaan lapangan kerja. Belasan perusahaan yang berlokasi di Jawa tersebut siap menyerap lebih dari 121 ribu pekerja secara bertahap, sepanjang 2015-2019.
"Iming-imingnya kami akan mempercepat proses perizinan dan importasi," kata Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Harry Azhar, Jakarta, Senin (5/10).
Berikut daftar 16 perusahaan terlibat dalam program investasi padat karya yang diluncurkan Presiden Jokowi di Balaraja, Tangerang, hari ini.
-
Bagaimana Kemnaker mempermudah proses penempatan PMI? “Jadi saya berharap teman-teman semua bisa membantu kami Kementerian Ketenagakerjaan, sampaikan kepada saudara-saudara yang di kampung halaman, jika ingin bekerja keluar negeri maka ikuti prosedur yang benar, dan pemerintah sekarang sudah mempermudah proses penempatan PMI,“ ucapnya.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Kenapa pembebasan lahan IKN dipercepat? 'Regulasi itu menjadi payung hukum sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilakukan percepatan, agar pengerjaan pembangunan berjalan seiring proses pembebasan lahan bergulir,' kata Alimuddin di Penajam, Sabtu.
-
Mengapa Pelindo mempercepat proyek BMTH? 'Kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam mengembangkan sektor pariwisata Indonesia, sejumlah proyek penunjang wisata juga terus kami kebut salah satunya BMTH. Targetnya 2024 bisa beroperasi sehingga kunjungan Cruise akan bertambah,' ujarnya.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
Provinsi Jawa Barat:
PMA
1. PT Pou Yuen Indonesia di Cianjur mampu menyerap tenaga kerja hingga 15 ribu.
2. PT Chang Shin Reksa Jaya di Garut (2.300 ribu pekerja)
3. PT Feng Tay Indonesia Entrprise di Bandung (2 ribu pekerja).
PMDN
4. PT Adis Dinamika Sentosa di Majalengka (5 ribu pekerja).
5. PT Kaldu Sari Nabati di Sumedang (5.280 pekerja).
Jawa Tengah
PMA
6. PT Sri Rejeki Isman (Sritex), Sukoharjo (1.400 pekerja).
7. PT Rayon Utama Makmur, Sukoharjo (5 ribu pekerja).
8. PT Nesia Pan Pacific Clothing, Wonogiri (12.600 pekerja).
9. PT Eco Smart Garment Indonesia, Boyolali (13 ribu pekerja).
10. PT Apparel One Indonesia, Semarang (10.800 pekerja).
11. PT Parkland World Indonesai, Jepara (20 ribu pekerja).
12. PT Seng Dam Abadi Jaya, Jepara (9 ribu pekerja).
13. PT Selalu Cinta Indonesia, Salatiga (10 ribu pekerja)
PMDN
14. PT Jaya Perkasa Textile, Sukoharjo (11.005 pekerja).
15. PT Delta Merlin Dunia Textile, Sukoharjo (2.300 pekerja).
16. PT Delta Merlin Sandang Textile, Sragen (1.600 pekerja).
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Setidaknya, terbit 20 izin fasilitas kawasan berikat di Jawa Tengah dan DIY.
Baca Selengkapnya
Proyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 161 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah rampung senilai Rp1.134,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Dia merasa beruntung karena bisa bekerja di kompleks industri yang tumbuh di daerahnya.
Baca Selengkapnya
Menteri investasi bahlil Lahadalia mengklaim sejumlah perusahaan asing siap berinvestasi di IKN.
Baca Selengkapnya
Pemerintah membantah bahwa investor asing enggan untuk berinvestasi di IKN.
Baca Selengkapnya
Satgas Percepatan Investasi di IKN bertanggungjawab kepada Presiden RI.
Baca Selengkapnya
Alasan pemerintah membatasi investasi asing masuk dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
KITB sebagai bagian dari Klaster Kawasan Industri di PT Danareksa (Persero).
Baca Selengkapnya
Seluruh KKKS telah menyelesaikan kewajiban finansial, melalui pembayaran bonus tanda tangan dan menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan.
Baca Selengkapnya
Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Angka ini telah melebih target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1.400 triliun.
Baca Selengkapnya