Kompaknya Megawati, Jokowi, JK hingga MPR pindahkan ibu kota di 2018

Merdeka.com - Wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan Ibu Kota negara, tampaknya bukan hanya sekedar wacana. Niat Presiden Jokowi itu kini sedang dibahas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Ditargetkan rencana pemindahan rampung tahun ini sehingga pada 2018 atau 2019 sudah bisa dieksekusi.

"Masih dibahas di Bappenas," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/4).

Dalam wacana pindahnya Ibukota tersebut, ada dua kota disebut-sebut akan menjadi pengganti Jakarta yakni Sampit, Kalimantan Tengah dan Pangkalanbun, Kotawaringin Barat. Saat dikonfirmasi mengenai kedua kota tersebut, Andi menyerahkan hal itu kepada Bappenas.

"Silakan ditanyakan (ke Bappenas)," ujarnya.

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran meyakini pemindahan ibu kota pemerintahan dapat mengurangi beban Jakarta yang sudah terlalu padat. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Paramadina, Muhamad Ikhsan, menilai ada beberapa faktor utama yang membuat beban Jakarta semakin berat.

"Jakarta itu kota yang rawan bencana alam dan manusia. Banjir dan ledakan populasi penduduk terutama di daerah penyangga. Lalu tidak ada antisipasi yang benar-benar serius di masa lalu. Sementara Jakarta harus jadi representasi Indonesia, jadi ibu kota bukan hal sederhana," kata Ikhsan, Rabu (11/01).

Menurutnya, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, DKI Jakarta adalah daerah paling vital di Indonesia. Namun, permasalahan yang begitu kompleks menghambat Jakarta untuk menjalankan peran-perannya.

"Masyarakat boleh saja berharap, tetapi harus tetap dengan akal sehat. Pemimpin bagus dan dana besar yang dimiliki tetap akan sulit selesaikan masalah. Ini sudah terlalu mengakar. Saya belum ketemu hitungannya persoalan bisa selesai dalam sepuluh tahun," katanya.

Wapres Jusuf Kalla

Pemerintah akan memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta. Ditargetkan rencana pemindahan rampung tahun ini sehingga pada 2018 atau 2019 sudah bisa dieksekusi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengamini tahun ini proposal pemindahan Ibu Kota akan selesai. "Kalau tahun ini mungkin proposal lah," ujarnya di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/6).

Wapres JK mengungkapkan, untuk mewujudkan rencana itu, pemerintah terus melakukan kajian mendalam. Dia mengatakan pembuatan kajian pemindahan Ibu Kota ini juga tidak gampang.

"Kajian itu bertingkat-tingkat, ada kajian awal, ada kajian yang tentu sudah lebih mendalam, ada kajian bagaimana pembangunannya. Yang jelas, macam-macam. Bertingkat-tingkat itu," terang Wapres JK. 

Megawati

Ketua Umum PDI perjuangan, Megawati Soekarnoputri menyatakan sepakat dengan gagasan Presiden Soekarno memindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hal itu karena Jakarta dinilainya mengalami penurunan tanah.

"Saya setuju Ibu Kota di Palangkaraya saja, tentunya Jakarta ini makin hari makin banjir, bukan karena rakyat tidak buang sampah tapi airnya naik," kata Megawati saat mengisi acara kuliah umum di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis (28/5).

Megawati melihat Palangkaraya sebagai daerah yang tepat jika dijadikan Ibu Kota. Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar dan letaknya di tengah-tengah gugusan Kepulauan Indonesia. Selain itu untuk menghilangkan stigma sentralisasi pemerintahan di Jawa.

"Jangan menganggap dukungan ini karena ada hubungan biologis antara saya dan Soekarno," tegasnya.

Lanjut dia, pembangunan di Jakarta dan Jawa adalah konsep peninggalan Belanda. Soekarno ingin membangun sebuah ibu kota dengan konsepnya sendiri. Bukan peninggalan penjajah, tetapi hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri.

"Jadikan-lah Kota Palangkaraya sebagai modal dan model," ujar dia menirukan pidato Soekarno saat pertama kali menancapkan tonggak pembangunan kota ini 17 Juli 1957.

Lebih jauh, dia menyatakan seperti Jakarta yang mempunyai Sungai Ciliwung, sementara di Palangkaraya juga mempunyai Sungai Kahayan. Soekarno ingin memadukan konsep transportasi sungai dan jalan raya, seperti di negara-negara lain.

Kata dia, Soekarno juga ingin Kahayan secantik sungai-sungai di Eropa. Di mana warga dapat bersantai dan menikmati keindahan kota yang dialiri sungai. Saat itu seiring dengan terpuruknya perekonomian Indonesia di awal 60-an, pembangunan Palangkaraya terhambat. Puncaknya pasca-1965, Soekarno dilengserkan.

Lebih jauh, dia menilai Soeharto tak ingin melanjutkan rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan. Jawa kembali jadi sentral semua segi kehidupan. Kini Jakarta makin semrawut, sementara pembangunan di Palangkaraya berjalan lambat. Hampir tak ada tanda kota ini pernah akan menjadi Ibu Kota yang megah.

Presiden Jokowi

Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Bambang Brodjonegoro, telah mengungkapkan kajian pemindahan Ibu Kota Indonesia akan rampung tahun ini. Maka rencana ini bisa dieksekusi paling cepat 2018 atau setidaknya 2019.

Presiden Joko Widodo tidak banyak komentar menanggapi rencana pemindahan Ibu Kota ini. Presiden hanya mengatakan akan memberikan keputusan di waktu yang dirasa tepat.

"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya. Akan saya sampaikan pada waktunya," ujarnya singkat saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (4/7).

Di tempat terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, menegaskan keputusan administratif soal pemindahan Ibu Kota hanya bisa dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Kalau ini kan keputusan administratif, Presiden memutuskan."

Sejauh ini, pemerintah masih dalam kajian guna mencari lokasi tepat untuk Ibu Kota baru. "Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable yang paling bagus," ujarnya.

Zulkifli Hasan

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui idealnya Ibu Kota Negara memang harus dipisah dengan pusat bisnis. Ini menanggapi niatan serius pemerintah yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Jakarta.

Namun, dia mengatakan sulit pula apabila pemindahan Ibu Kota dapat dimulai pada tahun 2018 seperti yang diucapkan oleh Kepala Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"Idealnya emang kan Ibu Kota, di mana-mana kan tidak campur kota bisnis. Saya setuju idenya tapi kalau 2018 ya saya kira sulit," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Meski demikian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyarankan agar pemindahan Ibu Kota Negara tak direalisasikan dalam waktu dekat. Sebab, di tengah keuangan negara yang terbatas, pemerintah seharusnya fokus dalam hal lain, yaitu penyelesaian infrastruktur seperti Tol Sumatera, pembenahan sarana irigasi sampai pertanian. 

"Saya kira fokus itu dulu lah. Kalau ada cita-cita pemindahan Ibu Kota kapan-kapan boleh lah. Kapan-kapan ya," kata Zulkifli. 

Zulkifli menambahkan, pemindahan Ibu Kota dipastikan menelan biaya besar. Dia mencontohkan, memindahkan Kecamatan saja butuh biaya yang tak sedikit apalagi memindahkan Ibu Kota Negara.

Bahkan, Ketua Umum PAN ini menyebutkan pemerintah tak perlu melakukan kajian karena hasilnya akan tetap ditemukan bahwa pemindahan tak semudah membalikkan telapak tangan.

"Enggak usah dikaji udah kelihatan kok. Pindahin kecamatan aja perlu anggaran. Pindahin kecamatan aja butuh bangun kantor kecamatan kantor kelurahan dan lain-lain. Apa lagi Ibu Kota. Kalau kapan-kapan boleh," ujarnya.