Follow
Kondisi BUMN Karya Saat Ini Disebut Cukup Memprihatinkan
Merdeka.com - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kondisi BUMN karya saat ini cukup memprihatinkan. Hal tersebut karena tekanan keuangan yang dialami BUMN Karya.
"Kondisi karya kita ini memang sekarang ini cukup memprihatinkan," kata Kartika dalam rapat bersama DPR, Jakarta, Kamis (8/7).
Kondisi tersebut terjadi karena kombinasi dua hal. Pertama, karena pandemi Covid-19 yang kemudian membuat penjualan menurun sangat drastis. "Kedua karena penugasan berat, karena selama ini tidak didukung dengan PMN yang memadai," katanya.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Kenapa kerugian negara dibebankan ke PT Timah? 'Sehingga kewajiban ini melekat ada di PT Timah,' ujar Febri di Jakarta, Kamis, (30/5).
-
Siapa yang mengawasi kinerja BUMN setelah PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
Kartika merinci BUMN Karya yang mengalami kesulitan keuangan. Pertama, Perumnas kondisi penurunan pendapatan signifikan karena penjualan rumah MBR melambat sekali. Kedua Waskita.
"Waskita banyak menyelesaikan protek jalan tol yang tidak dikerjakan lagi oleh swasta, yang tidak berkelanjutan diselesaikan. 3 tahun terkahir mereka menyelesaikan proyek ini. Menyebabkan secara total utang mereka meningkat tajam Rp50 triliun," jelasnya.
Kemudian ada juga Hutama Karya dalam pengerjaan proyek tol Trans Sumatera. Ada keterlambatan PMN 2 tahun sehingga utang meningkat tajam. Demikian pula, Wika karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung membutuhkan modal besar.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Tiko bilang, produksi Indofarma akan mengikuti permintaan dari Holding BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero).
Baca Selengkapnya
Banyaknya perusahaan BUMN di bidang kontruksi terlilit utang mendorong bank melakukan mitigasi risiko dengan menghentikan kredit ke BUMN Karya.
Baca Selengkapnya
Data OJK: Sisa Utang BUMN Karya ke Bank Himbara Tembus Rp78 Triliun
Baca Selengkapnya
Wamen BUMN mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan (PKPU).
Baca Selengkapnya
Airlangga menegaskan, saat ini pemerintah sedang mempersiapkan upaya untuk mengurus permasalahan di industri padat karya, termasuk Sritex.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 6 perusahaan BUMN karya membentuk perusahaan patungan bernama PT Karya Logistik Nusantara (KLN) untuk membangun IKN.
Baca Selengkapnya
Erick berencana jumlah BUMN akan dipangkas, menyisakan 40 perusahaan saja di tahun ini.
Baca Selengkapnya
Ganjar mengaku tidak kaget atas fenomena BUMN Karya merugi meski memperoleh proyek infrastruktur.
Baca Selengkapnya
Pengalihan PMN ini dilakukan dalam proses restrukturisasi keuangan Waskita.
Baca Selengkapnya
Mufti Anam mencecar keras Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerja banyak perusahaan pelat merah
Baca Selengkapnya
Terlebih hari ini Dony juga baru ditunjuk sebagai wakil komisari Garuda Indonesia
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 700 dari 1.100 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi
Baca Selengkapnya