Kondisi Industri Kesehatan RI, Alkes Impor & Masyarakat Malah Berobat ke Luar Negeri

Merdeka.com - Industri kesehatan di Indonesia nampaknya masih tertinggal dibanding negara lain, seperti Malaysia. Ini terbukti dari masih banyaknya masyarakat Indonesia yang memilih berobat ke luar negeri dibanding di negara sendiri.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan sebanyak 2 juta masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk berobat setiap tahun. Hal ini membuat Indonesia kehilangan sekitar Rp97 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia juga menyayangkan ada ratusan triliun biaya dihabiskan masyarakat Indonesia berobat di luar negeri.

Bahlil melihat, selama ini banyak sekali warga Indonesia yang berobat ke Singapura, Malaysia dan beberapa negara lainnya. Kondisi itu secara otomatis membuat devisa keluar dari Indonesia.

"Oleh sebagian orang menganggap bahwa di negara Singapura lebih baik daripada kita, kita bikin bagus aja sekalian," ujar Bahlil, di Nusa Dua, Bali.

Tak mau kejadian ini terus terjadi, saat ini BKPM tengah mengawal proses investasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang kesehatan di Bali. KEK ini menjadi salah satu inisiasi dari Kementerian BUMN. Pembangunan tersebut akan bekerja sama dengan pusat rumah sakit kanker di Amerika Serikat, Mayo Clinic, yang juga tempat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono berobat kanker prostat.

"Sekarang dihandle Pak Imam (Deputi BKPM) untuk proses perizinannya. Masih on progress karena itu akan diselesaikan. Sekarang izin-izinnya lagi dalam proses pembahasan," katanya.

Menteri BUMN, Erick Thohir menambahkan, bahwa alasan Kementerian BUMN memiliki rumah sakit internasional di Bali, karena Bali telah memiliki infrastruktur yang lengkap. Tidak hanya bandara, Bali juga memiliki infrastruktur jalan tol, hotel, dan sebagiannya.

"Ini justru sekarang kita lengkapi Bali menjadi ada yang namanya penambahan wisata kesehatan atau health tourism yang terpadu dengan Balinya sendiri," katanya.

Ketua Asosiasi Wisata Medis Indonesia (AWMI), Dr. Taufik mengatakan bahwa pandemi Covid-19 ini bisa menjadi momentum bagi industri pariwisata kesehatan Indonesia untuk bangkit. Sebab, dia mengakui selama ini masyarakat Indonesia banyak yang lebih memilih untuk berobat ke luar negeri.

"Kenapa Masyarakat Indonesia ke luar negeri, utamanya karena kurang percaya. Memang banyak cerita yang lalu terkait kurangnya pelayanan yang ditawarkan RS di Indonesia. Tapi kini kita sudah berbenah dan suddah meningkatkan layanan, jadi sudah bagus. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk ke luar negeri sebenarnya," ujar Dr Taufik.

Alkes Impor

Tak hanya masyarakat yang berobat ke luar negeri, Presiden Joko Widodo juga menyoroti kondisi alat kesehatan di Indonesia yang banyak diperoleh dari hasil impor.

Presiden Jokowi menginginkan agar Indonesia dapat menghentikan impor alat kesehatan, obat-obatan, dan bahan baku obat. Jokowi meminta jajarannya untuk mengupayakan agar alat kesehatan (alkes), obat-obatan, dan bahan baku obat dapat diproduksi pelaku industri dalam negeri.

"Alat-alat kesehatan, obat-obatan, bahan baku obat, kita harus berhenti untuk mengimpor barang-barang itu lagi, dan kita lakukan, kita produksi sendiri di negara kita," kata Presiden Jokowi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan untuk menekan impor bahan baku obat, BUMN Indofarma akan fokus mengembangkan industri herbal. Erick Thohir menilai Indonesia memiliki alam dan budaya yang mendukung untuk pengembangan industri herbal.

"Industri herbal sendiri kita punya kekuatan Pak, memang kita mempunyai alam dan punya kultur mengenai industri herbal ini. Karena itu Indofarma kita akan fokus pengembangan industri herbal daripada pengobatan," kata Erick Thohir.

Menurut dia, saat ini Kementerian BUMN telah mengonsolidasikan klaster kesehatan BUMN. Hal tersebut untuk menciptakan ekosistem yang dapat memperkuat ketahanan dan kemandirian kesehatan.

"Kita tahu ekosistem ini menjadi kunci. Kalau kita berdiri sendiri-sendiri, akhirnya tentu kita tidak punya kekuatan yang terpadu untuk menahan gelombang yang terjadi ke depannya," ujar Erick Thohir.

Kementerian BUMN juga telah menggabungkan Bio Farma sebagai perusahaan induk (holding company) yang membawahi Kimia Farma, Indofarma, dan sejumlah rumah sakit yang berada di bawah Indonesia Healthcare Corporation (IHC). Dengan itu Bio Farma diharapkan mampu membuka peluang baru dalam industri kesehatan seperti industri vaksinasi.

"Karena itu kita coba sekarang bekerja sama dengan berbagai pihak apakah merupakan vaksin mRNA atau protein rekombinan yang hari ini memang masih terus kita jajaki," kata Erick Thohir. (mdk/idr)