Kondisi terkini usai Jokowi marah harga BBM di Papua Rp 100.000

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) marah mengetahui tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang mencapai Rp 100.000 per liter. Presiden Jokowi mendapat laporan langsung dari Gubernur Papua Lukas Enembe mengenai kondisi ini.

"Ada ketidakadilan di Jawa BBM Rp 6.450 atau Rp 7. 000 per liter. Di sini (Papua) kata pak gubernur ada yang Rp 70.000 di Wamena dan bahkan di daerah atas Rp 100.000 per liter. Saya tidak bisa seperti ini," ucap Presiden Jokowi saat meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Senin (17/10).

Acara ini sendiri dihadiri langsung oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harganya Rp 7.000 di Papua kita (Pertamina) rugi. Saya bilang ini bukan urusan untung atau rugi. Saya mau dicarikan jalan keluar," tegas Presiden Jokowi dengan nada tinggi.

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menyebut, tingginya harga BBM di Papua terjadi karena harga barang dan kebutuhan lain memang mahal di Papua. Kemudian ini berdampak pada tingginya biaya produksi BBM di Bumi Cendrawasih.

"Di masa lalu harga di beberapa daerah Papua sangat tinggi sehingga itu yang membuat biaya produksi kalau beli sesuatu di Papua ini jadi mahal," ucap Dwi saat ditemui di Jayapura, Papua, Selasa (18/10).

Menjawab kemarahan Presiden Jokowi, Dwi berjanji akan menurunkan harga BBM Papua minimal harus sama seperti di Jawa yaitu Rp 6.450 per liter. Dwi akan melakukan subsidi silang yaitu menggunakan uang keuntungan dari bisnis lain untuk menutupi kerugian penjualan BBM di Papua.

"Strategi Pertamina harus efisien sehingga Pertamina bisa mendapatkan keuntungan dan bisa cross subsidi dari bisnis yang lain," kata Dwi.

Usai kemarahan Jokowi, bagaimana kondisi terkini mengenai BBM di Papua? Berikut merdeka.com mencoba merangkumnya.

Pertamina datangkan pesawat angkut BBM

Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto mengatakan, salah satu cara membuat harga BBM murah adalah dengan membeli pesawat pengangkut yaitu Air Tractor. Menurutnya, pesawat tersebut dapat menjadi solusi untuk menyalurkan BBM ke wilayah yang belum memiliki akses jalan darat.

"Kami lakukan pengadaan pesawat khusus pengangkut BBM yakni Air Tractor yang berkapasitas 4.000 liter dan dioperasikan anak perusahaan Pertamina, yakni Pelita Air Service," ujarnya seperti dikutip Antara, Rabu (19/10).

Menurut Dwi Soetjipto, kini Pertamina mengoperasikan dua unit Air tractor, satu untuk Kalimantan Utara dan satu untuk Papua yang kini sudah difungsikan.

"Pesawat Air Tractor untuk Papua digunakan untuk mendistribusikan BBM dari Kabupaten Mimika ke Kabupaten Puncak, Tolikara, Membramo Tengah, Yalimo dan Intan Jaya," kata dia.

Khusus untuk wilayah Papua, Pertamina tidak hanya memanfaatkan jalur udara untuk mengatasi ketidak tersedianya jalur darat untuk mendistribusikan BBM. "Sedangkan melalui Sungai dan laut, BBM didistribusikan ke Kabupaten Membramo Raya. Untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, didistribusikan melalui jalur darat," tutup Dwi.

Pertaminan ajak swasta bangun SPBU

Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto membuka peluang kepada pihak swasta untuk bekerja sama membangun infrastruktur penunjang penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua.

"Investasi itu saya kira tidak terlalu besar, Pertamina bisa melakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain," katanya seperti ditulis Antara Yahukimo, Papua, Rabu (19/10).

Dwi menjelaskan, swasta bisa saja membangun fasilitas penunjang seperti SPBU dan kemudian bekerja sama dengan lembaga penyalur resmi yang dimiliki Pertamina.

"Untuk memenuhi infrastruktur, kita bisa bekerja sama dengan swasta, lalu penyediaan cadangan yang lebih baik dengan menambah jumlah drum di lembaga penyalur karena berikutnya kita akan bangun tambahan tangki di Wamena yang akan dijadikan hub untuk jalan darat di daerah pedalaman," kata dia.

Pertamina rugi Rp 800 miliar angkut BBM ke Papua

Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Soetjipto mengungkapkan kini Pertamina mensubsidi penyaluran BBM di Provinsi Papua dan Papua Barat hingga Rp 800 miliar per tahun. Langkah itu diambil untuk memenuhi permintaan Presiden Joko Widodo agar BBM Bersubsidi di seluruh Indonesia, harganya sama termasuk di Papua.

"Untuk memenuhi kebutuhan biaya distribusi dan transportasi ini, Pertamina menetapkan kebijakan subsidi silang, di mana untuk Papua dan Papua Barat, kami perkirakan sekitar Rp 800 miliar per tahun," ujarnya.

Dwi menyatakan mulai saat ini kebijakan BBM satu harga di Papua dan Papua Barat, mulai diwujudkan dengan harga jual premium Rp 6.450, solar Rp 5.150. Dan hal ini dilakukan di tingkat agen premium dan minyak solar (APMS).

Dwi berjanji akan menurunkan harga BBM Papua minimal harus sama seperti di Jawa yaitu Rp 6.450 per liter. Dwi akan melakukan subsidi silang yaitu menggunakan uang keuntungan dari bisnis lain untuk menutupi kerugian penjualan BBM di Papua.

"Strategi Pertamina harus efisien sehingga Pertamina bisa mendapatkan keuntungan dan bisa cross subsidi dari bisnis yang lain," kata Dwi.

Kebijakan satu harga disahkan

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) secara resmi mencanangkan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Provinsi Papua, Selasa (18/10) siang. Nantinya harga BBM di Papua akan sama dengan di Pulau Jawa.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter (untuk Premium), sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp 50.000 per liter, ada yang Rp 60.000 per liter, sampai Rp 100.000 per liter. Bayangkan," ungkap Presiden seperti dikutip dari laman Setkab, Jakarta, Selasa (18/10).

Presiden Joko Widodo meminta kebesaran hati dan kesadaran dari masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut. Dirinya masih memberikan toleransi terhadap kenaikan harga BBM di tingkat pengecer selama masih berada dalam batas kewajaran.

"Di luar pom bensin harganya naik sedikit wajar karena ada yang mengambil keuntungan. Tapi kalau harganya (Premium) kemudian menjadi Rp 25.000 per liter, itu tidak wajar. Harganya ada yang Rp 40.000 itu juga tidak wajar karena belinya hanya Rp 6.450 per liter. Itu yang menjadi catatan saya," ucap Presiden.

Harga BBM eceran masih ada Rp 25.000 per liter di Papua

Presiden Joko Widodo meminta PT Pertamina untuk mengontrol harga BBM di tingkat pengecer, setelah meresmikan program BBM Satu Harga di Papua dan Papua Barat. Pertamina diminta Jokowi tak hanya mengontrol harga di SPBU Papua, namun juga di pengecer agar tidak mengambil untung terlalu tinggi.

"Tolong ini awal betul dikontrol sehingga masyarakat bisa mendapat harga yang betul-betul kita inginkan. Kalau eceran mengambil untung sedikit tidak apa-apa, tapi jangan seperti yang saya sebutkan," kata Jokowi seperti ditulis Antara, Rabu (19/10).

Jokowi mengakui bahwa di seluruh Indonesia masih ada penjual atau pengecer BBM bersubsidi di atas harga yang ditetapkan, namun jumlahnya diminta untuk tidak terlalu tinggi.

"Di Jawa juga sama. Beli di luar SPBU harganya naik sedikit itu wajar karena ada yang mengambil keuntungan. Tetapi kalau sudah Rp 25.000 itu sudah tidak wajar karena belinya hanya Rp 6.450 per liter," ujar Presiden.

Presiden yang datang ke Yahukimo bersama Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan, menegaskan bahwa ia selalu mendapat informasi mengenai tingginya harga BBM di Papua, dan hal tersebut yang harus menjadi perhatian serius bagi Pertamina.

"Di Kabupaten Puncak harga eceran di masyarakat masih Rp 25.000 tolong menjadi catatan. Di Tolikara juga sama, jadi hati-hati. Saya kalau bekerja selalu saya cek," katanya lagi.

"Apa yang sudah kita lakukan ini untuk masyarakat, bukan untuk lain-lainnya," ujar Presiden.