Konsumen Butuh Akses Informasi Akurat soal Produk Tembakau Alternatif, Seperti Apa?

Merdeka.com - Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) mencatat, kebiasaan merokok yang dilakukan oleh sejumlah besar orang di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan data Riset Kesehatan milik Kemenkes tahun lalu, disebutkan bahwa jumlah perokok di Indonesia masih sangat tinggi yakni sebesar 33,8 persen. Artinya, satu dari tiga orang di Indonesia dapat dipastikan merokok.

Dari besarnya angka itu, angka pada perokok pria memiliki proporsi yang besar yakni sekitar 63 persen atau dua dari tiga pria saat ini pasti merokok.

Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Ariyo Bimmo mengatakan, mengurangi jumlah ini, perokok dewasa mempunyai hak untuk menggunakan produk penghantar nikotin yang lebih rendah risiko, seperti produk tembakau alternatif, untuk memperbaiki kualitas hidup mereka dibandingkan terus merokok.

Untuk itu, pemerintah diminta untuk memastikan hak mereka menggunakan produk tembakau alternatif dipenuhi demi terciptanya perbaikan kualitas kesehatan publik.

"Jadi, perokok dewasa itu berhak mendapatkan akses dan informasi yang akurat ke produk tembakau alternatif, seperti rokok elektrik, produk tembakau yang dipanaskan, dan kantong nikotin, yang memiliki risiko lebih rendah daripada rokok," kata Bimmo seperti dikutip, Rabu (3/8).

Dengan begitu, perokok dewasa yang merasa kesulitan untuk berhenti merokok, katanya dapat terbantu dengan memanfaatkan penggunaan produk tembakau alternatif. Ketentuan mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan hak kesehatan yang lebih baik telah diatur pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28H.

“UUD 1945 sudah mengatur hak masyarakat untuk menjalani hidup yang lebih baik, namun saat ini pemenuhan akan hak tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh para perokok dewasa yang sedang kesulitan untuk berhenti dari kebiasaannya merokok. Oleh karena itu, penggunaan produk tembakau alternatif seharusnya bisa dimanfaatkan dan mendapatkan dukungan secara penuh dari pemerintah,” terang Bimmo.

Potensi Produk Tembakau Alternatif

Bimmo melanjutkan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa masyarakat telah mendapatkan perlindungan dalam pemenuhan hak mereka. Kewajiban tersebut juga tertuang pada Pasal 28I Ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi. "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."

Dengan ketentuan tersebut, pemerintah sudah seharusnya menjamin hak-hak para perokok dewasa dalam memanfaatkan potensi dari produk tembakau alternatif.

"Dukungan dari pemerintah akan menciptakan dampak positif bagi peningkatan kualitas kesehatan publik, sehingga pada akhirnya kita dapat mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Dukungan dari pemerintah terhadap penggunaan produk ini juga perlu diperkuat dengan regulasi khusus yang berbeda dari rokok," lanjut Bimmo. (mdk/idr)