Follow
Konsumen marah kebijakan kantong berbayar kurang sosialisasi
Merdeka.com - Pemerintah mulai menguji coba penerapan kantong plastik berbayar di pasar ritel modern pada 21 Februari 2016. Uji coba tersebut serempak dilakukan di 17 kota seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta.
Nantinya saat berbelanja, konsumen akan dikenakan pembayaran Rp 200 per kantong plastik.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail (Aprindo) Tutum Rahanta menilai pemerintah kurang mensosialisasikan penerapan kebijakan anyar tersebut. Alhasil, banyak masyarakat yang merasa hak belanjanya telah diambil.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Bagaimana BRI sampaikan pesan edukasi dalam kampanye? Gandeng Vidi Aldiano untuk Sajikan Lirik Lagu yang Edukatif Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi mengungkapkan bahwa BRI sebagai bank yang concern terhadap segala jenis kejahatan perbankan, terus mengedukasi nasabahnya melalui berbagai kanal, baik media konvensional maupun media sosial. 'Melalui campaign ini, diharapkan awareness dan kewaspadaan masyarakat semakin meningkat, terutama dalam mengenali modus dan praktik penipuan,' ujarnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi? Namun, tak hanya sebatas itu saja karena YLKI juga mendesak pemerintah terutama BPOM untuk segera melakukan proses sosialisasi.
-
Bagaimana cara meningkatkan kesadaran preventif? Kesadaran akan pentingnya upaya preventif terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa harapan hidup di Indonesia mencapai 73,93 tahun pada 2023, meningkat dari 73,6 tahun pada tahun sebelumnya.
-
Bagaimana cara BPOM edukasi bahaya BPA? Kampanye bisa dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi, termasuk media sosial, televisi, radio, dan media cetak, agar pesan terkait bahaya BPA dapat menjangkau masyarakat luas.
-
Mengapa BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi? Menurut Siruaya, meski Program JKN sudah berjalan hampir sepuluh tahun, namun edukasi dan sosialisasi harus terus digencarkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat menerima informasi yang tepat mengenai Program JKN.
"Saat ini memang banyak hal muncul di lapangan, ada yang menerima dan keberatan, ini perlu sosialisasi yang panjang. Bahkan, ada yang mencak-mencak (konsumen) di meja kasir, kami mendapatkan laporan seperti itu," ujar dia di Restoran Bebek Bengil, Jakarta, Rabu (24/2).
Menurut dia, seharusnya pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Mengubah kebiasaan bukanlah suatu yang mudah, mengingat selama bertahun-tahun konsumen selalu dimanjakan dengan adanya kantong plastik gratis ketika berbelanja.
"Mungkin setiap kota beda-beda harganya, kami menyampaikan kebenaran informasi yang disampaikan. Kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membantu menjalankan kepada pemerintah daerah," jelas dia.
Tutum menyadari dampak negatif yang ditimbulkan dari limbah plastik dalam jangka panjang.
"Kami mendukung pengurangan kantong plastik belanja, bayarannya nomor sekian, khawatir kerusakan lingkungan yang diakibatkan kantong plastik, terutama dari ritel modern," pungkas dia.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KIP menyayangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi Tapera secara masif terlebih dahulu kepada publik.
Baca Selengkapnya
Pernyataan yang dilontarkan itu pun akan memberikan efek negatif kepada masyarakat terkait pengelolaan dana Tapera ke depannya.
Baca Selengkapnya
Muncul pertanyaan proses pemerintah menyusun kebijakan mengenai simpanan Tapera hingga menimbulkan gaduh.
Baca Selengkapnya
"Kalau memungkinkan bisa dihold sambil sosialisasi masif itu lebih baik," kata Bamsoet
Baca Selengkapnya
Presiden yakin masyarakat akan merasakan manfaat Tapera
Baca Selengkapnya
Masyarakat diminta untuk tidak main asal menyebarluaskan atau viral di media sosial apabila menerima barang/jasa tidak sesuai dan ingin mengajukan keluhan.
Baca Selengkapnya
Penerapan cukai minuman berpemanis bisa menjadi cara untuk lindungi pola konsumsi dan kesehatan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Bea Cukai menilai kejadian yang terjadi belakangan karena salah paham
Baca Selengkapnya
Anggota DPRD DKI Alia Laksono menggelar sosialisasi Perda tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca Selengkapnya
BKPN desak BPOM segera gelar sosialisasi secara masif agar aturan bisa berjalan dengan efektif.
Baca Selengkapnya
Tutum menilai aturan ini akan menimbulkan kerancuan saat pembelian produk tembakau dan akan menimbulkan berbagai faktor lain.
Baca Selengkapnya
Rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek masih menjadi sorotan.
Baca Selengkapnya