Kontraksi Ekonomi, Lapangan Kerja dan Kemiskinan Fokus Bahasan RI di KTT G20 2022

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat beberapa sorotan penting yang akan dibahas di presidensi G20 Indonesia pada 2022. Di antaranya terkait kemiskinan, lapangan pekerjaan, pemulihan ekonomi dampak pandemi dan lainnya.

"Kontraksi ekonomi dan lapangan kerja dan kemiskinan. Ini akan menjadi salah satu sorotan terpenting G20 di bawah kepresidenan Indonesia. Bagaimana koordinasi global dapat terus terjalin, selama pemulihan ekonomi yang sinkron yang memerlukan dukungan kebijakan yang berbeda," kata Menkeu dalam International Conference : Road to Indonesia G20, Kamis (11/11).

Menkeu menegaskan, G20 akan menjadi forum yang sangat penting bagi semua pembuat kebijakan untuk dapat mendiskusikan dan merancang bagaimana mempertahankan proses pemulihan ekonomi. Selain itu, mengatasi tantangan baru yang muncul seperti inflasi harga komoditas yang tinggi, serta gangguan pasokan.

"G20 perlu terus mewaspadai tantangan ini. Dan ini akan menjadi salah satu hal paling kritis untuk membahas potensi efek limpahan dari negara mana pun, terutama kebijakan negara besar ke seluruh dunia," ujarnya.

Dia menilai G20 juga memainkan peran yang sangat penting ketika membahas tentang pandemi covid-19, terutama terkait dengan terlalu banyaknya negara berpenghasilan rendah. Sebab, saat ini banyak negara berpenghasilan rendah menderita akibat dampak pandemi.

Usulkan Penundaan Cicilan Utang Negara Miskin

Kendati demikian, dalam forum G20 ini Pemerintah Indonesia siap meluncurkan beberapa inisiatif untuk menghadapi pandemi. Salah satunya dengan mengusulkan penundaan pembayaran utang luar negeri bagi negara-negara berpenghasilan rendah melalui penerapan Debt Service Suspension Initiative (DSSI) seperti yang dilakukan G20 di bawah Arab saudi.

"Ada juga inisiatif menyuntikkan USD 5 triliun untuk upaya penahanan covid-19, yang didasarkan pada deklarasi nyata. Saat itulah kepresidenan G20 di bawah Arab Saudi," ujarnya.

Dalam G20 juga dilakukan koordinasi untuk mengurangi dan menghapus Bea Masuk dan pajak terutama untuk produk barang terkait pandemi, seperti vaksin dan desinfektan dan peralatan medis.

"Pandemi ini belum berakhir seperti yang bisa kita lihat. Jadi, pertemuan para pemimpin G20 terakhir di mana saya menemani Presiden Jokowi di Roma, para pemimpin G20 juga mendukung tujuan mereka untuk mencapai 40 persen vaksinasi, terutama untuk negara berkembang dan berpenghasilan rendah pada akhir tahun ini dan untuk mencapai 70 persen dari vaksinasi pada pertengahan tahun depan," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6