Kontribusi industri manufaktur pada pertumbuhan ekonomi masih minim

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II 2018 sekitar 5,2 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut disumbang oleh meningkatnya konsumsi saat puasa dan libur Lebaran.

Namun demikian, pertumbuhan ekonomi saat ini dinilai belum bisa mendorong penyerapan tenaga kerja. Salah satu sebabnya ekonomi belum bersandar pada industri manufaktur yang daya serap tenaga kerjanya tinggi.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira mengatakan, kontribusi industri pada perekonomian saat ini tengah turun. kemerosotan kontribusi industri pada perekonomian atau deindustrialisasi sudah terjadi 10 tahun terakhir. Dari 26 persen, kontribusi industri manufaktur pada produk domestik bruto (PDB) menjadi hanya 20 persen.

"Kalau deindustrialisasi ini dibiarkan maka serapan tenaga kerja secara nasional bisa kurang optimal," ucap Bhima.

Dia menuturkan, pemerintah perlu memberi insentif pada industri penyerap tenaga kerja. "Kebijakan afirmatif itu antara lain penerapan pajak, cukai, dan retribusi berbeda atau khusus dibanding sektor dengan daya serap tenaga kerja rendah," ungkapnya.

Selama bertahun-tahun, Indonesia mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada sektor-sektor yang serapan tenaga kerjanya rendah seperti sektor jasa. Selain rendah serapan tenaga kerja, sebaran usaha sektor jasa juga terkonsentrasi di perkotaan. Padahal, lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perdesaan.

Berbeda dengan industri manufaktur yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, serta dapat dibangun di mana saja sesuai potensi daerah. Idealnya industri manufaktur menjadi sektor andalan, dengan ditunjang sektor jasa, pertanian, dan investasi. Oleh karenanya, seluruh pemangku kepentingan perlu menyatukan pandangan dan upaya untuk mengembalikan sektor industri sebagai motor pembangunan.

Berdasarkan data yang dihimpun, kemerosotan industri antara lain bisa dilihat di Batam, daerah yang dirancang menjadi salah satu pusat industri. Setiap tahun, paling sedikit satu pabrik berhenti beroperasi di berbagai kawasan industri. Di luar kawasan industri, kemerosotan terlihat pada sektor galangan kapal. Dari 110 galangan dengan 250.000 tenaga kerja pada 2014, kini hanya lima galangan aktiv dengan total pekerja tidak sampai 22.000 orang.

Kemerosotan juga terlihat nyata pada industri rokok. Dalam periode 2006-2016, 3.195 pabrik rokok tutup dan sedikitnya 32.729 pekerja pabrik rokok dipecat. Hampir seluruh pekerja yang dipecat merupakan pelinting atau pekerja sigaret kretek tangan (SKT). Jumlahnya terus meningkat. Para pekerja tidak punya keahlian lain karena buruh pelinting adalah orang-orang berketerampilan rendah yang tidak bisa dengan mudah mengganti pekerjaan.

Diberitakan sebelumnya, kkonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, penyerapan tenaga kerja Indonesia di era Presiden Joko Widodo cenderung turun dibanding pemerintahan Susilo Bambang Yudhiyono (SBY). Menurutnya, tingginya pembangunan infrastruktur yang digenjot Jokowi faktanya tidak menyerap tenaga kerja di sektor tersebut secara baik.

"Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir 2,1 juta penambahan tenaga kerja itu memang betul, tapi penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi itu hanya 134.000 orang, ini jauh di bawah dari era SBY-Boediono yang 486.000 orang," ujar Bhima di Jakarta (28/4).

Bhima mengatakan bukan hanya sektor kontruksi, penyerapan tenaga kerja sektor manufaktur juga tidak menggembirakan. Di mana, beberapa tahun belakangan sektor manufaktur terus mengalami keterpurukan.

"Di era kepemimpinan Jokowi-JK dibanding SBY-Boediono penyerapan tenaga kerja manufaktur kita tidak menyenangkan. Pertumbuhan manufaktur kita mengalami deindustrialisasi kok, tidak meningkat. Pertanian itu justru penyerapan tenaga kerjanya minus, manufaktur enggak begitu bagus," jelasnya.

Bhima menilai satu satunya sektor yang mengalami peningkatan adalah sektor transportasi yang tumbuh hingga 1,9 juta lapangan pekerjaan sebagai pengemudi. Hal ini dinilai bukan atas inisiatif pemerintah, tetapi karena semakin majunya inovasi transportasi online.

"Ternyata transportasi yang bagus, rata-rata ada kenaikan 160.000 orang per tahunnya, karena momentumnya banyak transportasi online. Di total mungkin ada 1,9 juta driver sekarang. Itu yang menyelamatkan tenaga kerja sebenarnya bukan tenaga kerja asing (TKA)," jelasnya.

"Transportasi online ini tumbuh secara natural tanpa adanya dukungan dari pemerintah, justru dengan adanya peraturan-peraturan pemerintah ini terkesan menghalangi transportasi online. Jadi jangan mengklaim adanya penyerapan tenaga kerja yang gede ini karena pemerintah apalagi tenaga kerja asing," tambahnya.

Sesuai data yang dimiliki oleh INDEF, penyerapan tenaga kerja dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK untuk sektor pertanian sebanyak 700.000 orang. Pertambangan negatif 49.520 orang. Konstruksi dengan adanya infrastruktur juga hanya menyerap 134.000 orang. "Lebih rendah dari era 3 tahun pertama SBY-Boediono yang serap 483.000 orang tenaga kerja," tandasnya. (mdk/idr)