Kontroversi Menteri Rini, jual gedung sampai WNA jadi bos BUMN

Merdeka.com - Hampir dua bulan para menteri kabinet kerja di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla efektif bekerja. Beberapa menteri sudah mengeluarkan kebijakan strategis berkaitan dengan bidang yang dipimpinnya.

Tak jarang, kebijakan-kebijakan itu kontroversial. Sebut saja soal kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal menenggelamkan kapal asing ilegal. Atau kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah soal penggunaan lagi kurikulum 2006. Dan kebijakan menteri-menteri lainnya.

Termasuk yang dikeluarkan Menteri BUMN Rini Soemarno. Selama dua bulan terakhir, mantan ketua tim transisi Jokowi-JK ini mengeluarkan beberapa instruksi, arahan, hingga kebijakan strategis. Merdeka.com merangkum kebijakan dan pernyataan kontroversi Rini Soemarno. Berikut paparannya.

Larang anak buah rapat dengan DPR

Beberapa waktu lalu, Menteri Badan saha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuat geram anggota DPR. Dia melayangkan surat meminta penundaan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR. Rini beralasan saat itu masih dua kubu di DPR sehingga tidak dapat berkomunikasi dengan baik.

"Dasarnya kan begini, ada dua kubu DPR dan kita harapkan pemerintah bahwa ini sudah bisa bersatu kemudian jadi bisa berkomunikasi dengan baik. tujuannya itu saja menunggu, salah satunya adalah dalam diskusi itu harus ada terselesaikannya," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (24/11).

Menyoal UU MD3 yang masih berlaku, pasal 98 ayat 7,8 dan 9 dalam UUD MD3 memang bakal direvisi paska islah Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP), targetnya revisi selesai 5 Desember 2014.

"Mengenai beberapa ayat di MD3, yaitu kita menunggu sampai itu selesai. Kita tidak ada masalah mengenai untuk nantinya ditanya atau dipanggil. Tapi dari sisi perwakilan rakyat masih ada hal-hal yang juga perlu mereka selaraskan," jelas dia.

Jual gedung Kementerian BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku ingin menjual gedung kementerian terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No.13, Jakarta Pusat. Ini lantaran gedung 22 lantai tersebut terlalu besar bagi karyawan BUMN hanya berjumlah sekitar 250 orang.

"Operasional cost-nya besar. Kami melihat ini berat, mesin pendinginnya tersentralisasi, gedung tinggi dan jumlah pegawai sedikit," kata Rini, di Jakarta, Senin (15/12).

Rini mengaku sudah mengusulkan penjualan Kementerian BUMN kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, selaku bendahara umum negara. "Pak Bambang responnya bagus kok."

Kendati demikian, Rini tidak bisa menjual gedung eks kantor PT Garuda Indonesia ke pihak swasta. Maka itu, dia akan menawarkannya ke pemerintah provinsi DKI Jakarta.

"Saya ingin sekali menawarkan ke Pak Ahok (gubernur Jakarta)," katanya.

Dengan jumlah pegawai sedikit, Menurut Rini, Kementerian BUMN bisa menggunakan gedung kecil milik perusahaan pelat merah tak terpakai.

"Kami hanya butuh 3-4 lantai saja lho. Ruang kerja kita juga tidak terlalu jauh-jauh," katanya. "Kami bisa cari gedung milik BUMN. Kan banyak tuh aset bumn yang tidak terpakai."

WNA bisa jadi bos BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuka lebar pintu perusahaan negara untuk warga negara asing. Orang asing diperbolehkan menjadi bos, petinggi perusahaan BUMN jika berhasil lolos dalam proses seleksi.

"Bisa saja orang asing jadi bos BUMN. Tetapi kita ambil dari dalam terlebih dahulu," ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (15/12).

Rini punya alasan mempersilakan orang asing duduk sebagai bos perusahaan BUMN. Dia berdalih, pemilihan direksi BUMN harus melihat persaingan global. Apalagi, lanjut dia, Indonesia bakal menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Terpenting bagi Rini, petinggi perusahaan BUMN mempunyai kompetensi dalam pemasaran dan persaingan global. Ini penting untuk ekspansi perusahaan BUMN di luar negeri. 

Bos BUMN pakai pesawat ekonomi, tidur di mes

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengingatkan kembali meminta para pejabat BUMN untuk tidak mengadakan pertemuan di hotel. Alasannya, agar BUMN dapat hidup sederhana dan jauh dari kata mewah, terlebih sebagai efisiensi.

Dia melarang para direktur perusahaan BUMN menggunakan fasilitas penerbangan kelas bisnis. Jadi mau tidak mau para direktur jika ingin melakukan perjalanan dinas harus menggunakan penerbangan kelas ekonomi.

"Saya akan buat surat imbauan bahwa semua (direksi, pejabat) harus ekonomi," ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

Rini mengaku punya alasan kuat mengeluarkan aturan anyar ini. Salah satunya agar tidak terjadi pemborosan anggaran. "Naik ekonomi, sama saja rasanya biar tidak ada pemborosan dan kita harus bisa melakukannya itu," jelas dia.

Jika para pejabat BUMN mau melakukan ekspansi demi perusahaan juga tidak dianjurkan melakukan rapat hingga penginapan di tempat mewah. "Kita buatnya hanya di kantor. Kalau mereka ke daerah kita tetap menggunakan wisma, kalau ada mes, ya kita bisa tinggal di situ," jelas dia.