Koordinasi jadi kunci BI dan OJK jaga stabilitas keuangan
Merdeka.com - Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan baru saja beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengamat Ekonomi Lana Soelistianingsih mengatakan, stabilitas sistem keuangan di Tanah Air sangat bergantung pada koordinasi kedua lembaga tersebut.
Lana menilai, koordinasi masih menjadi barang langka dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Menurut Lana, BI tidak dapat menjalankan fungsi moneter tanpa informasi dan data tentang industri perbankan lantaran keduanya saling berkaitan.
"Tidak bisa BI bekerja tanpa informasi tentang perbankan. Harus menghindari hal-hal yang membuat BI kehilangan informasi menyangkut kebijakan moneternya. Sharing data, itu akan membantu BI membuat kebijakan moneternya," kata Lana di Hotel Papandayan, Bandung, Sabtu (22/2).
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
OJK sebut kondisi apa di sektor jasa keuangan? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Siapa yang mengelola SLIK OJK? SLIK merupakan singkatan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan, yaitu sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.
-
Kenapa OJK dorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? 'Tujuan dari kegiatan ini untuk menyosialisasikan dan mengedukasi pada civitas academica dan stakeholder mengenai upaya peningkatan governansi dan integritas di lingkungan OJK maupun sektor jasa keuangan. Penerapan tata kelola yang baik merupakan salah satu fondasi dalam pelaksanaan sebuah bisnis. Implementasi konsep three lines model dapat mendukung terciptanya tata kelola yang baik serta ekosistem keuangan yang sehat dan berintegritas,' kata Ketua Dewan Audit OJK Sophia Wattimena dalam paparannya pada Kuliah Umum di Politeknik Negeri Batam, Kepulauan Riau, Selasa (29/8).
-
Bagaimana OJK menjaga stabilitas sektor jasa keuangan? Stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga didukung oleh permodalan yang kuat. Selain itu, likuiditas industri keuangan juga sangat memadai dengan profil risiko yang manageable.
Kendati demikian, Lana menilai peralihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK membantu BI lebih fokus dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan inflasi.
Kehadiran OJK juga dinilai membantu dalam hal mengawasi industri keuangan secara keseluruhan lantaran saat ini produk-produk keuangan yang beredar sudah semakin canggih dan variatif dan memunculkan persinggungan antara produk satu sektor keuangan tertentu dengan yang lain.
Lana mencontohkan produk asuransi unit-link. Selain menawarkan perlindungan dari sisi asuransi juga mencakup investasi pasar keuangan. "Evolusi produk keuangan akan semakin merge, menyatu. Spesialisasi berkurang. Dengan pengalihan fungsi pengawasan perbankan ke OJK, membantu BI dalam menjalankan mandat UU lebih fokus," tutur Lana.
Tanpa koordinasi yang baik, pengawasan sistem keuangan di Tanah Air akan terancam dalam kondisi perekonomian yang buruk. Hal ini menurut Lana pernah terjadi di London, di mana koordinasi antar otoritas pengawas sektor keuangan berjalan tersendat, menyebabkan salah satu bank terlambat diselamatkan.
"Waktu itu di London, bank terlambat mendapat penanganan. Akhirnya pengawasan perbankan dikembalikan ke bank sentral," tutup Lana. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca SelengkapnyaPemerintahan Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah signifikan dalam memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan Kejagung.
Baca SelengkapnyaMahendra menyampaikan, kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika ekonomi yang beragam di negara-negara utama, seperti Amerika Serikat, Eropa dan China.
Baca SelengkapnyaMeskipun Bank Indonesia bersifat independen, namun pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMenurut KPK, ego sektoral antar lembaga-lembaga tersebut masih terjadi sehingga menghambat koordinasi.
Baca SelengkapnyaOJK menggelar CEO Networking 2023 dengan tema 'Achieving Sustainable Growth through Cohesive Collaboration'.
Baca SelengkapnyaRapat Dewan Komisioner Bulanan OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil.
Baca SelengkapnyaKPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca SelengkapnyaOJK berhasil menjaga stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dan pasar keuangan menguat di tengah sentimen positif.
Baca SelengkapnyaIa optimistis Menko Polkam yang baru, Budi Gunawan, mampu mengorkrestasi sejumlah permasalahan tersebut
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Baca SelengkapnyaMabes Polri membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada masalah koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri.
Baca Selengkapnya