Korea Selatan minati proyek sistem otomatis operasional tol Indonesia

Merdeka.com - Korea Selatan tertarik untuk mengembangkan teknologi intelligent transport system (ITS) di jalan tol Indonesia. Korsel melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF) nantinya akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan Korea akan memberikan hibah studi kelaikan ITS untuk mendukung rencana pemerintah menerapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akhir 2018.

"Setelah selesai baru kelihatan besaran kebutuhan pendanaan untuk proyek ITS. Kami juga mendapat penawaran dari pemerintah Hungaria. Kita akan lihat mana yang lebih efisien dan cocok untuk Indonesia," katanya seperti dikutip dari Antara, Sabtu (11/11).

Sistem ITS nantinya akan diterapkan di seluruh ruas tol yang panjangnya mencapai 3.000 kilometer (Km). Selain sistem pembayaran, ITS juga akan mendeteksi kepadatan ruas tol.

Selain ITS, sejumlah bidang kerja sama yang dibahasa dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan (Ministry of Land, Infrastructure and Transport/MoLIT) Kim Hyun Mee ialah progres Bendungan Karian, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong, Karian Water Supply PPP Project, penyediaan tenaga ahli senior bendungan, dan perumahan.

Menurut Menteri Basuki, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong sepanjang 47,9 Km yang terhubung dengan Bendungan Karian akan didanai melalui APBN dan pinjaman Pemerintah Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF) dengan nilai sebesar Rp 2,1 triliun.

Untuk itu, Kementerian PUPR akan mengirimkan surat permintaan kepada Bappenas yang akan diteruskan ke EDCF paling lambat November 2017.

Selanjutnya akan dilakukan pembaruan studi kelayakan selama kurang lebih enam bulan dan ini akan menjadi bahan kriteria kesiapan (readiness criteria) untuk pengusulan dalam Green Book tahun 2018.

"Target kami penandatanganan perjanjian pinjaman (loan agreement) dapat dilakukan pada akhir 2018," kata Menteri Basuki.

Untuk proyek pembangunan saluran air baku tersebut, jelas Basuki, juga terdapat porsi yang akan ditawarkan pendanaannya melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) khususnya untuk melayani Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Jakarta bagian barat.

"Pihak K-Water akan menyelesaikan studi kelayakan proyek KPBU tersebut pada Januari 2018. Selanjutnya akan dilakukan proses lelang KPBU dengan kompensasi kepada K-Water sebagai pemrakarsa proyek berupa 'right to match' dan pemberian tambahan nilai 10 persen," kata Menteri Basuki.

Konstruksi saluran air baku Karian-Serpong ditargetkan bisa dimulai 2018 dan diupayakan selesai bersamaan dengan selesainya Bendungan Karian, sehingga air bendungan dapat segera dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih.

Progres konstruksi Bendungan Karian saat ini mencapai 48 persen dan ditargetkan selesai pada 2019.

Selanjutnya, dalam pertemuan juga dibahas mengenai kebutuhan penyediaan tenaga ahli senior bendungan dari Korea Selatan untuk membantu percepatan dan peningkatan mutu pembangunan bendungan di Indonesia.