Koreksi Jokowi, SBY sebut RI sudah bebas utang dari IMF sejak 2006
Merdeka.com - Pernyataan Presiden Jokowi menyebut Indonesia masih berutang pada lembaga keuangan internasional, seperti Bank Dunia, IMF, dan ADB, mengusik ketenangan pendahulunya.
Susilo Bambang Yudhoyono, melalui akun facebooknya, Selasa (28/4), mengoreksi pernyataan Jokowi menyangkut utang Indonesia ke IMF. Menurutnya, Indonesia sudah melunasi seluruh utangnya sebesar USD 9,1 miliar atau setara Rp 117 triliun sejak sembilan tahun silam.
"Maaf, demi tegaknya kebenaran, saya harus mengatakan bahwa seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah kita lunasi pada tahun 2006 lalu atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada," tulisnya. "Sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF."
-
Kapan Jokowi berjanji untuk mengurangi utang? Menariknya, netizen di media sosial mencari jejak digital Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat masa kampanye tahun 2014 lalu. Kala itu, Jokowi sempat berjanji untuk mengurangi utang, tapi nyatanya malah sebaliknya.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
Kala itu, lanjut SBY, sejumlah pihak menyarankan agar pelunasan bertahap, agar tidak mengganggu ketahanan ekonomi Indonesia. Namun, dia memilih untuk langsung melunasi.
"Tapi saya berpendapat lain. Lebih baik kalau utang itu segera kita lunasi."
Ada tiga alasan SBY mengambil keputusan itu. Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia waktu itu telah berada dalam tingkatan relatif tinggi. "Jadi aman untuk menjaga ketahanan ekonomi makro dan sektor riil kita. Di sisi lain, disamping kekuatan fiskal kita aman, dari segi moneter cadangan devisa kita juga relatif kuat," katanya.
Kedua, pelunasan utang membuat Indonesia tidak lagi didikte oleh IMF dan negara-negara donor. Ketiga, rakyat bakal merasa terhina selama Indonesia masih berutang pada IMF.
"Di mata sebagian rakyat, IMF diidentikkan dengan penjajah. Bahkan IMF lah yang dianggap membikin krisis ekonomi 1998 benar-benar buruk dan dalam."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca SelengkapnyaBudiman mengaku tidak akan membebani partai untuk urusan pribadi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi membanggakan penurunan utang Indonesia usai pandemi.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kini sebesar 38,49 persen.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjabarkan realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sepanjang 2023 sebesar Rp308,7 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca SelengkapnyaTeten Masduki mengungkapkan potensi penghapusan kredit macet UMKM yang terdampak bencana gempa bumi Yogyakarta 2006 dan Covid-19.
Baca SelengkapnyaMenghitung utang tidak sama dengan membagi secara rata jumlah utang pemerintah Indonesia dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini yang mencapai 270 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaUtang Indonesia saat ini justru mengalami perbaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca SelengkapnyaRealisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca Selengkapnya