Korupsi Jadi Penyakit Utama Buruknya Perekonomian Suatu Negara

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, korupsi menjadi penyebab utama memburuknya perekonomian suatu negara. Bahkan menjadi penghalang yang sangat signifikan bagi banyak negara baik negara berkembang, miskin, juga negara maju dalam menciptakan kemakmuran yang adil.

"Korupsi merupakan salah satu ancaman terbesar dalam upaya dunia menciptakan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan," kata Sri Mulyani dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

Dia mengaku telah melihat pengalaman banyak negara yang gagal mencapai negara maju disebabkan oleh middle income trap. Middle income trap terjadi karena adanya masalah sumber daya manusia dan kebijakan ekonomi. Tak hanya itu, elemen yang paling penting lainnya karena negara tidak mampu mengelola ancaman korupsi di negara tersebut.

"Sehingga setiap kali maju, efek erosi dan korosif dari korupsi itu menggerogoti setiap upaya kemajuannya. Sehingga negara-negara ini terus menerus di dalam perangkat negara yang hanya setengah maju atau sedikit di atas posisi negara miskin," beber Mantan Direktur Pelaksana IMF ini.

Elemen lain dampak korupsi yakni terciptanya inequality atau kesenjangan yang sangat timpang. Sri Mulyani menjelaskan hal ini terjadi karena ada sekelompok yang sangat kaya.

Mereka ini biasanya menguasai politik, ekonomi, dan sosial. Namun disisi lain mayoritas masyarakat banyak menghadapi kemiskinan. Untuk itulah, diperlukan kegiatan melawan korupsi. Melawan korupsi ini identik dengan kegiatan untuk menciptakan suatu kesejahteraan bersama yang adil.

"Kalau kita gagal membangun institusi yang basisnya adalah tata kelola yang baik, ada check and balance dan mampu untuk terus menekan kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penyakit korupsi. Kita sebetulnya di dalam perang untuk menjaga momentum perbaikan ekonomi untuk terlepas dari middle income trap," sambungnya.

Maka dia berharap, kegiatan melawan korupsi dilakukan setiap saat, tidak hanya diperingati dalam Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) saja.

Harus Dilawan

Sri Mulyani menyebut korupsi merupakan suatu penyakit yang harus terus menerus dilawan oleh semua pihak. Dalam melawan korupsi, institusi yang kuat harus terbangun dan memiliki kontrol check and balance.

Dia menegaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak boleh membiarkan institusi menghadapi dan membiarkan penyakit korupsi menjadi struktural dan fundamental. Seluruh unit di Kemenkeu memiliki kewajiban, tidak hanya mengidentifikasikan masalah tata kelola, namun juga melakukan koreksi dengan segera.

"Karena itu dalam peringatan hari antikorupsi tidak hanya penekanannya pada jargon anti korupsi, tapi merupakan suatu jawaban yang efektif dan real bagaimana mengelola Indonesia untuk terus maju dan memberantas penyakit yang sangat fatal yaitu korupsi," kata dia.

"Bagaimana kita menjaga integritas, dan terus bertumbuh. Tidak hanya sekedar pulih, tapi terus bertumbuh," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) I Nyoman Wara menegaskan pihaknya akan membantu pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Caranya dengan melakukan pencegahan berdasarkan hasil pemeriksaan keuangan negara.

"BPK juga mendorong sinergi dan kolaborasi dengan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkelanjutan, untuk meningkatkan efektivitas efisiensi tugas dan fungsi kedua belah pihak tanpa mengganggu independensi masing-masing," kata dia.

Sementara itu, dalam hal pemberantasan korupsi, Kejaksaan Agung juga akan mengambil peran nyata. Direktur Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Undang Mugopal mengatakan kejaksaan akan turut ambil bagian melalui perubahan paradigma penanganan korupsi berupa tindakan preventif dan represif.

"Melalui peringatan Hakordia ini, kami mengajak kembali agar kita bersama-sama menyatukan tekad dan semangat memberantas korupsi dari kemaslahatan masyarakat, demi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara," jelasnya.