KPEI kantongi ISO 270001:2013 bidang keamanan informasi dari BSI

Merdeka.com - PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) akhirnya mengantongi Sertifikat ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari lembaga sertifikasi global, British Standard Institution (BSI).

"Sesuai UU ITE yang baru, pemenuhan terhadap standar keamanan yang menjadi persyaratan dibebankan kepada setiap pelaku industri yang menerapkan layanan solusi teknologi informasi, terutama terkait layanan fungsi utamanya," ucap Direktur Utama PT KPEI, Hasan Fawzi di Jakarta, Jumat (12/5).

Direktur Pengembangan Bisnis PT Equine Global, Hendra Kusumawidjaja yang merupakan konsultan TI perusahaan mengatakan, selain tuntutan kepatuhan terhadap regulasi, penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) menjadi kebutuhan tiap perusahaan agar bisa mengendalikan berbagai kemungkinan risiko keamanan informasi yang muncul.

"Sehingga di saat yang sama perusahaan bisa lebih fokus pada pengembangan dan percepatan bisnis intinya," ujar Hendra.

KPEI memperoleh sertifikat ISO 27001:2013 setelah melalui serangkaian proses persiapan, implementasi dan audit sertifikasi. Perusahaan didampingi oleh tenaga-tenaga ahli konsultan dari PT Equine Global yang sudah berpengalaman di bidang ISO 27001.

Selama beberapa bulan sebelum diaudit oleh British Standard Institution, tim konsultan PT Equine Global telah mendampingi KPEI dalam melakukan proses persiapan, implementasi dan sertifikasi. Aktivitas tersebut mencakup antara lain kampanye penyadaran keamanan informasi, analisis kesenjangan dengan standar ISO 27001:2013, penyusunan dan penyesuaian dokumen-dokumen terkait implementasi dan perbaikan dengan monitoring intensif, audit internal, tinjauan manajemen, hingga rangkaian audit dari badan sertifikasi internasional.

Langkah KPEI memperkuat keamanan sistem TI hingga bisa meraih ISO ini menjadi strategi yang tepat merujuk pada hasil survei Global Corporate IT Security Risks 2015, di mana ditemukan bahwa 73 persen organisasi mengalami insiden keamanan teknologi informasi internal. Di lain sisi, sebanyak 46 persen responden menyatakan mereka tidak yakin apakah personil senior (non-IT) dalam organisasi memiliki pemahaman yang baik tentang risiko keamanan teknologi informasi yang dihadapi perusahaannya.

Celakanya, masih menurut survei itu, bagi perusahaan besar (skala enterprise), sebuah insiden kebocoran data yang fatal bisa mengakibatkan kerugian USD 84.000 hingga USD 551.000. Sementara bagi perusahaan kecil dan menengah, kerugian berkisar USD 11.000 hingga USD 38.000. Hal itu belum termasuk dampak non-finansial yang juga biasa muncul akibat insiden keamanan informasi tersebut.

Melihat tingginya angka kerugian tersebut, Rudi Antoni dari British Standard Institution (BSI) Group Indonesia, menyimpulkan sudah tepat bahwa sejak 2016 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo) menerbitkan Peraturan No. 4 Tahun 2016 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) di mana regulasi ini merujuk pada standar internasional ISO 27001:2013.