KPK gandeng KPPU berantas mafia barang pangan
Merdeka.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan kerja sama dengan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memburu mafia pangan. Nantinya, KPK dan KPPU akan melakukan pertukaran informasi untuk mempermudah penindakan terhadap pelaku kartel.
Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan fokus pihaknya ialah memberantas koruptor di institusi bidang pertanian.
"Karena itu menyangkut kemaslahatan orang banyak. Setelah kami lihat ternyata ada beberapa unsur korupsi di dalamnya," katanya saat ditemui di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa (7/6) malam.
-
Apa kasus yang sedang dihadapi KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Laode mengungkapkan, kerja sama ini perlu dilakukan karena pihaknya melihat banyak celah terjadinya praktik korupsi pada sektor pangan. Beberapa diantaranya ialah dalam penentuan kuota impor sapi atau korupsi dana subsidi pupuk.
"Misalnya komoditas pupuk yang kita tetapkan tersangka dan bansos, di pertanian juga banyak dikorupsi pemda-pemda," kata dia.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, adanya indikasi praktik korupsi dalam sektor pangan bisa dicegah dengan memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Beberapa solusi juga telah disiapkan pihaknya guna mencegah aksi nakal mafia tersebut.
"Solusinya adalah jangka pendek, seperti operasi pasar besar-besaran dengan menggandeng produsen-produsen. Solusi jangka panjangnya adalah toko tani Indonesia, tujuannya memotong rantai pasok. Ini akan buat konsumen untung dan tersenyum, pedagang makmur," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski surat kerjasama belum dilayangkan Polda Metro Jaya, PPATK telah biasa bekerjasama dengan polisi.
Baca SelengkapnyaPT Pupuk bakal mengevaluasi secara berkala meminimalisir penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atas dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. KPK menemukan uang puluhan miliar Rupiah.
Baca SelengkapnyaTim penyidik lembaga antirasuah terus mengembangkan kasus dugaan korupsi di Kementan.
Baca SelengkapnyaHal ini mengingat pemenuhan pupuk bagi petani wajib teralokasi sesuai kebutuhan di daerah, mengacu data pemerintah.
Baca SelengkapnyaPasalnya, kedua komoditas ini merupakan sarana produksi yang sangat menentukan dalam pencapaian produksi nasional.
Baca SelengkapnyaPihak KPK belum menerangkan lebih detail soal nilai proyek, jenis tindak pidana korupsinya dan juga soal pasal yang diterapkan dalam penyidikan tersebut.
Baca SelengkapnyaKapolri menegaskan agar anak buahnya bersikap profesional dalam menangani kasus itu.
Baca SelengkapnyaPihak Kejagung belum mengungkap lebih jauh praktik korupsi yang menyasar
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango mewanti-wanti tidak mau ada lagi "ikan busuk dari kepala".
Baca SelengkapnyaProses gelar perkara penetapan tersangka dalam kasus ini bakal melibatkan pihak KPK.
Baca SelengkapnyaAli mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menghalangi proses penyidikan.
Baca Selengkapnya