KPK Imbau BUMN Waspadai Investasi China, Ini Tanggapan Menko Luhut

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menanggapi pernyataan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait imbauan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berhati-hati menerima investasi dari China. Menurutnya, selama ini investasi dari China tidak pernah bermasalah.

"(Investasi dari China) Baik, tidak ada masalah," ujar Menko Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Jumat (10/5).

Menko Luhut menjelaskan, sebenarnya jika untuk memberantas adanya potensi korupsi maka tidak hanya Investasi dari China yang harus diwaspadai. Tetapi juga semua investasi yang dikerjakan harus diwaspadai agar tidak terjadi penyelewengan dana milik negara.

"Ya hati-hati jangan dari China. Semua pun kita harus hati-hati," tegas Menko Luhut.

Luhut menambahkan, Indonesia sebaiknya belajar dari negara tirai bambu tersebut dalam hal pemberantasan korupsi. Di mana di negara itu, oknum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi ditembak mati.

"Gini, kalau mau belajar bagaimana memberantas korupsi, lihat lah China itu. Tembak mati di sana itu," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarief mewanti-wanti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tak sembarangan menerima investasi dari China.

Menurut Syarif, investor asal China tak sungkan untuk memberi suap agar mendapatkan sebuah proyek. Hal tersebut disampaikan Syarif dalam acara Seminar bertajuk 'Bersama Menciptakan BUMN Bersih Melalui Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang Tangguh dan Terpercaya' di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

Syarif mengatakan hal tersebut bukan tanpa data. Menurut Syarif, berdasarkan data di tahun 2018 soal negara-negara yang mudah memberi suap, China menempati posisi pertama. Sedangkan, Indonesia ada di posisi keenam.

"Itu dari data, paling banyak yang melakukan suap adalah China. Makanya pas mereka melakukan investasi harus hati- hati," ujar Laode di hadapan Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran petinggi BUMN lainnya.

Syarif mengatakan, kondisi tersebut sangat jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di negara-negara Eropa. Menurut Syarif, di Eropa ketika melakukan penyuapan kepada pejabat negara asing akan dijerat melalui hukum.

"Karena kalau negara Eropa atau USA, kalau menyuap pejabat negara asing itu mereka bisa dihukum di negaranya, kalau kita dan China belum. Jadi kalau Eropa, kalau menyuap public official mereka bisa kena (terjerat hukum) makanya mereka (investor Eropa dan USA) hati-hati," kata dia.

Oleh karena itu, Syarif berharap agar BUMN bisa memilah dalam menerima investasi dari negara asing. Syarif membeberkan dua cara agar penyuapan tidak terjadi.

"Kita yang mengatur regulasinya, syaratnya harus sesuai regulasi yang ada di Indonesia. Kedua manajemen anti suap itu harus kita jalankan," kata Syarif. (mdk/idr)