KPP nilai kepercayaan masyarakat ke petugas pajak masih minim

Merdeka.com - Kepercayaan masyarakat ke petugas pajak terbilang minim. Sebab, masih banyak wajib pajak merasa tertindas.

Demikian diungkapkan Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Daeng M. Nazier, Jakarta, Selasa (23/2).

Dia menambahkan, pihaknya sering mendapat pengaduan dari wajib pajak yang merasa mendapat perlakuan tak adil dari petugas. Padahal, hak wajib pajak tertuang dalam undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

"Ada list mengenai hak wajib pajak tapi mereka sering tertindas. Mereka berhak mendapat kepastian hukum," kata Daeng.

Menurutnya, wajib pajak berhak mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan pasal 23A UUD 1945. Ini guna menumbuhkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajibannya.

"Jika wajib pajak merasa percaya kepada petugas, maka kesadaran mereka membayar pajak akan meningkat. Sehingga peran masyarakat dalam mewujudkan administrasi perpajakan akan meningkat," imbuhnya.

Daeng mengaku monitoring dan evaluasi tindak lanjut pengaduan, saran dan rekomendasi harus ditingkatkan. Salah satunya dengan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi perpajakan dalam memperoleh data dan informasi.

Selain itu, kerjasama dengan instansi pengawas lainnya juga harus ditingkatkan, seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Ombudsman.

"Kami kerap mengalami kesulitan mendapatkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) karena alasan kerahasiaan. Padahal kami juga akan menjaga kerahasiaan. Bagaimana kami mau menyelesaikan masalah kalau tidak ada data," pungkasnya. (mdk/yud)