KPPU menduga ada kartel garam impor
Merdeka.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga ada permainan kartel garam impor. Dasarnya, distributor menangguk untung besar dari penjualan komoditas tersebut.
"Impor garam, kami baru dalam tahap penelitian. Kami sudah ketemu menteri perikanan, menteri perindustrian ngobrol soal garam ini," kata Ketua KPPU Syarkawi Rauf saat ditemui di kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, Senin (14/9).
Menurutnya, harga garam impor sebesar Rp 500 per kilogram. Sementara distributor menjual dengan harga Rp1.500 per kilogram.
-
Dimana penelitian garam dilakukan? Uji coba tersebut sebagian besar dilakukan di China, dan sisanya di Inggris, Taiwan, Peru, Belanda, dan Norwegia.
-
Apa yang dibahas Mentan Amran dengan Menteri Pertanian Vietnam? Dalam hal ini, Mentan ingin Vietnam memberi dukungan penuh terhadap upaya Indonesia dalam mengembangkan lahan rawa sebagai lahan produktif bagi kepentingan masa depan negara. 'Kami sampaikan bahwa kami sedang mengembangkan pertanian padi di lahan rawa terutama di bidang agronomi khususnya varietas bibit padi untuk lahan rawa yang memiliki produktivitas tinggi,' ujar Mentan, Minggu, 19 Mei 2024.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Dimana Menteri Pertanian berkunjung? Pada Jumat, 4 Oktober 2024 lalu, Kementerian Pertanian melalui Wakil Menteri Pertanian Sudaryono melakukan kunjungan kerja ke Desa Sekarsari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Dimana Mentan bertemu Menteri Pertanian Vietnam? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian Vietnam, Le Minh Hoan di kantor Ministry of Agriculture Rural Development Vietnam (MARD), Minggu, 19 Mei 2024.
"Berarti kan ada margin Rp 1.000, ini kan luar biasa besar. Kalau tahun lalu, impornya 2,25 juta ton dikali Rp 1.000 saja, sudah Rp 2,25 triliun. Angkanya besar sekali," katanya.
Dugaan kartel bisa muncul lantaran banyak petani hanya menjual garam kepada beberapa kelompok saja. Selanjutnya terjadi kesepakatan pemberlakuan harga hingga ke tingkat petani.
Ini kemudian menyebabkan para petani harus rela garamnya dihargai rendah saat panen.
"Harga yang rendah itu mungkin saja karena ada kartelnya, ini yang kita belum tahun benar atau tidak. Yang ketiga bisa kartel gabungan impor dan kartel garam lokal, itu semua modus-modus itu bisa dan itu menjadi penelitian kita di KPPU."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPPU tengah menelusuri data mengenai persaingan usaha untuk mencari tahu penyebab harga beras meroket.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan mengusut tuntas kasus korupsi impor gula.
Baca SelengkapnyaKejagung resmi menaikkan kasus dugaan korupsi impor gula di lingkungan Kemendag periode 2015-2023 dari penyelidikan ke penyidikan.
Baca SelengkapnyaPenyidik menemukan adanya tindakan pemberian izin impor gula melebihi batas yang telah ditentukan.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan mengusut tuntas kasus korupsi timah dan impor gula.
Baca SelengkapnyaPerhitungan kerugian keuangan negara masih dalam proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Baca SelengkapnyaEmpat orang saksi diperiksa terkait kasus yang menjerat Tom Lembong.
Baca SelengkapnyaPenyidik Kejagung masih menghitung kerugian terkait kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan impor gula tersebut.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
Baca SelengkapnyaTim tersebut akan mengumpulkan segala informasi terkait penyebab mahalnya harga beras serta menganalisa seluruh aktivitas perberasan.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya