KPPU dan Kadin sepakat ciptakan iklim persaingan sehat
Merdeka.com - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sepakat menjalin kerjasama untuk mencegah persaingan bisnis yang tidak sehat di Indonesia. Kerja sama ini untuk menjaga iklim usaha nasional.
"Karena tujuan kita untuk mendorong supaya ekonomi kita menjadi sehat, seperti yang disebutkan, kompetitif, mempunyai daya saing. Segera fokusnya di situ," kata Kepala KPPU Syarkawi di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,, Selasa (3/11).
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengakui persaingan usaha yang tidak sehat bakal mengganggu iklim investasi di Indonesia. Apalagi, kata dia, perekonomian Indonesia tengah melemah.
-
Siapa yang ngajak kolaborasi sama Kemenkeu? Ditambahkan Founder Jagoan Banyuwangi, Dias Satria, kolaborasi bersama Kemenkeu ini akan dimulai pada Jagoan Banyuwangi edisi ke-empat, yang akan dimulai bulan Juni 2024.
-
Siapa yang terlibat dalam kerja sama? Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dr Sandi Nugroho, mengatakan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi, melalui aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki Divhumas Polri.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk mengatasi perubahan iklim? Kegiatan yang diselenggarakan MASINDO ini menjadi momentum untuk mengajak para pemangku kepentingan di sektor kesehatan, lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya, bersama-sama masyarakat menerapkan kesadaran risiko dan aksi nyata dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas Tahun 2045.
-
Siapa yang bisa terlibat dalam penanganan perubahan iklim? Penanganan perubahan iklim dapat dilakukan oleh siapa saja, dimulai dari hal-hal terkecil dalam kesehariannya. Tak terkecuali bagi Anda.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Siapa yang terlibat dalam kerjasama ini? Bersama PT Cyberindo Aditama (CBN) dan Lippo Group melalui PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci (TMD Lippo Karawaci) telah menandatangani kesepakatan strategis.
"Persaingan yang tidak sehat itu yang harus kita upayakan agar tidak terjadi karena akan menimbulkan monopoli, oligopoli atau malpraktek cara-cara dagang yang tidak baik," kata Suryo.
Disaat yang bersamaan, JK mengatakan, persaingan bisnis yang tidak sehat seperti monopoli akan menyebabkan inefisiensi di sektor perekonomian Indonesia.
"Unsur monopolistik sebabkan rente ekonomi, sebabkan inefisiensi ekonomi. Ekonomi selalu ikuti perjalanan politik. Saat politik otoriter, maka bidang ekonomi ada monopolistik. Setelah reformasi, maka perlu reformasi ekonomi di perdagangan dan perindustrian agar lebih efisien dan punya daya saing," ucap JK. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MoU tentang dua hal ini sangat penting mengingat Kemnaker dan Kadin memiliki ranah tugas yang hampir sama
Baca SelengkapnyaTeten bilang, selama ini kemitraan antara pelaku UMKM dengan produsen besar masih bersifat kegiatan sosial saja.
Baca SelengkapnyaAda beberapa poin yang menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Pertama, terkait strategi dalam meningkatkan ekspor termasuk UMKM.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia akan terus memperkuat posisi sebagai organisasi bisnis yang inklusif dan kolaboratif.
Baca SelengkapnyaShinta juga berharap agar polemik ini tidak turut berimbas terhadap iklim usaha.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaKepmenaker 76 tahun 2024 bertujuan untuk memberikan tuntunan bagi pekerja/buruh.
Baca SelengkapnyaKementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama di dalam maupun luar negeri.
Baca SelengkapnyaWamenaker meminta perusahaan untuk berkomitmen dalam melaksanakan pedoman Hubungan Industrial
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaArman bersyukur DPR bakal mengikuti putusan MK untuk ajang kontestasi 27 Agustus mendatang.
Baca SelengkapnyaPKB dan PKS juga selanjutnya akan membangun kerjasama di DPR.
Baca Selengkapnya