Follow
KPPU nilai kasus kartel bermula dari kebijakan pemerintah
Merdeka.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai persoalan kartel bisa muncul dari kebijakan pemerintah. Ini terlihat dari kasus dugaan persekongkolan 12 perusahaan peternakan besar dalam mengatur stok ayam.
"Hampir semua persoalan kartel awal mulanya dari kebijakan pemerintah tak pas," kata Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf dalam diskusi bertajuk: PHK dan Perekonomian Kita, Jakarta, Sabtu (6/2).
KPPU menyelidiki dugaan persekongkolan ini berdasarkan laporan masyarakat terkait lonjakan harga daging ayam di pasaran. Dalam penyelidikan diketahui harga jual bibit ayam atau sering disebut day old chicken (DOC) mengalami penaikan.
-
Siapa yang beternak sapi di Jakarta? Hidup di perkotaan padat seperti Jakarta, hampir mustahil rasanya merintis usaha peternakan. Namun, hal yang tidak mungkin itu justru bisa dimentahkan oleh Abdul Latif.
-
Kapan ayam jadi banyak? Bila gajah jadi ayam, lalu singa jadi ayam, dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Ayam jadi banyak dong.
-
Siapa yang menyampaikan kekaguman terhadap peternakan Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
-
Apa itu "Bakal Ayam MPLS"? Pertama, akan dijelaskan jawaban teka-teki bakal ayam MPLS. Teka-teki ini berhubungan dengan sebuah makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Jawaban teka-teki 'bakal ayam' dalam kegiatan MPLS adalah telur.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Dimana KKP membantu pengembangan korporasi nelayan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) memberikan fasilitasi pengembangan korporasi nelayan di Cilacap Jawa Tengah melalui dukungan gudang beku portable, kendaraan berpendingin, dan bimbingan teknis.
Ini lantaran terjadi kesepakatan antara perusahaan peternakan tersebut untuk memusnakan indukan ayam atau parent stock.
"Pemusnahan itu disetujui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, padahal di tempat lain banyak terjadi kekurangan indukan ayam," katanya. "Menurut saya, stabilisasi harga bibit ayam dengan memusnahkan parent stock merupakan desain yang kurang tepat."
Adapun 12 perusahaan diduga kartel tersebut adalah PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Satwa Borneo, PT Wonokoyo Jaya Corp.
Kemudian PT CJ-PIA (Cheil Jedang Superfreed), PT Malindo, PT Taat Indah bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV. Missouri, PT Ekspravet Nasuba, PT Reza Perkasa, dan PT Hybro Indonesia.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
KPPU tengah menelusuri data mengenai persaingan usaha untuk mencari tahu penyebab harga beras meroket.
Baca Selengkapnya
Ini disampaikan menyusul gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dilayangkan oleh tujuh tersangka korporasi.
Baca Selengkapnya
KPK memastikan pengusutan kasus yang berpotensi merugikan keuangan negara tersebut akan dilakukan dengan prosedur pemeriksaan maupun penyidikan hukum.
Baca Selengkapnya
Penyidik menemukan adanya tindakan pemberian izin impor gula melebihi batas yang telah ditentukan.
Baca Selengkapnya
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, penyidik mendapati adanya dugaan pembiaran tambang ilegal
Baca Selengkapnya
Perhitungan kerugian keuangan negara masih dalam proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Baca Selengkapnya
Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca Selengkapnya
Tim tersebut akan mengumpulkan segala informasi terkait penyebab mahalnya harga beras serta menganalisa seluruh aktivitas perberasan.
Baca Selengkapnya
Kasus itu sempat dilaporkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
KPPU telah menemukan pengaturan oleh AFPI kepada anggotanya terkait penentuan komponen pinjaman kepada konsumen.
Baca Selengkapnya
Adapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.
Baca Selengkapnya
Ia meyakini pengusutan kasus tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Baca Selengkapnya