KPPU: Sistem kuota impor daging timbulkan kartel, ganti sistem tarif

Merdeka.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai, kebijakan impor daging sapi berdasarkan sistem kuota tidak efektif. Sebab, banyak kartel daging bermunculan akibat dari ketidaksenangan dengan kebijakan tersebut.

"Kebijakan impor jauh lebih efektif kalau pemerintah itu pindah skema sistem kuota ke sistem tarif. Pengendaliannya misalnya pada saat harga daging dalam negeri mahal maka tarifnya dikurangi supaya impornya banyak dan pasokan sapinya bertambah," ujar Syarkawi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/6).

Lanjut Syarkawi, skema tarif juga dinilai mampu menghindari terjadinya tindakan kartel yang pada tahun lalu sebanyak 32 feedloter melakukan pelanggaran karena menahan pasokan ke rumah pemotongan hewan (RPH) sehingga harga daging menjadi naik.

Selain itu, pemangkasan kuota impor Sapi Bakalan pada Kuartal III sebesar 50.000 ekor yang lebih rendah dibanding kuartal II sebesar 250.000 ekor yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian membuat pasokan daging di pasar tradisional berkurang.

"Terbentuknya kartel itu karena akibat dari regulasi yang kurang tepat. KPPU tetap melakukan penegakan hukum namun tidak akan berdampak besar jika regulasinya tidak dibenahi," kata dia.

Pemerintah saat ini menggunakan sistem kuota untuk importasi sapi bakalan, pada tahun 2016 besaran impor ditetapkan sebanyak 600.000 ekor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk kebutuhan pada perayaan keagamaan termasuk puasa dan Lebaran.

Sementara pada 2015, tercatat kuota yang diberikan 600.000 ekor yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada kuartal I, pemerintah mengeluarkan izin importasi sebanyak 100.000 ekor, dan pada kuartal II sebanyak 250.000 ekor sapi bakalan.

Pada kuartal ketiga atau periode Juli-September 2015, total izin impor yang dikeluarkan untuk impor sapi bakalan hanya 50.000 ekor yang jauh dari jumlah normal dibandingkan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Dan pada kuartal IV 2015, izin impor diberikan sebanyak 200.000 ekor.

"Pada saat harga yang terlalu rendah tarifnya mulai naikkan mengurangi impor. Impor berkurang, pasokan berkurang ke pasar, dia akan perlahan-perlahan kembali naik jauh lebih efektif dibanding dengan sistem kuota," pungkasnya.