Kredit macet sektor pertambangan membengkak akibat UU Minerba

Merdeka.com - Awal tahun ini, pemerintah telah menerapkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara. Aturan ini memberikan dampak negatif pada pengusaha pertambangan karena dilarangnya ekspor barang tambang dalam bentuk mentah.

Kepala Ekonom Standard Chartered Indonesia, Fauzi Ichsan mengatakan pelarangan ekspor tersebut berdampak pada membengkaknya kredit macet (NPL/Non Performing Loan) sektor pertambangan.

"Kredit macet di sektor pertambangan pasti naik dan sudah mulai terasa sekarang," ujar Fauzi Ichsan di Hotel Sangri-La, Jakarta, Selasa (11/2).

Meski demikian, Fauzi mengatakan, angka kredit macet yang muncul tidak mengganggu kesehatan perbankan secara umum. Pasalnya angka NPL tersebut masih di bawah 5 persen tahun ini.

"Sebagai analoginya pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun ke angka 4 persen, kursnya mencapai Rp 12.000 per USD, tapi NPL masih di bawah 5 persen," kata Fauzi.

Fauzi yakin NPL perbankan tidak akan mencapai di atas 5 persen. Apalagi, menurut dia, pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,8 persen sudah mampu menghilangkan kekhawatiran akan dampak negatif kredit macet tersebut.

"Selama ada pertumbuhan ekonomi, NPL masih akan terkendali," ucap dia.

Bukan hanya kredit macet sektor pertambangan yang membengkak, dampak lain dengan berlakunya aturan bea keluar dalam beleid tersebut juga berdampak pada menurunnya ekspor Indonesia pada kisaran USD 3 miliar hingga USD 4 miliar.