Kriteria ideal pengganti Gita Wirjawan

Merdeka.com - Gita Wirjawan besok, Sabtu (1/2), resmi tak lagi menyandang status menteri perdagangan. Dia mundur dan pilih terjun sepenuhnya di panggung Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat. Penggantinya masih belum diketahui, lantaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan pernyataan resmi.

Kendati demikian, pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika mengingatkan bahwa tak ada yang bisa dilakukan sang pengganti. Sebab masa kerja kabinet tinggal 8 bulan saja.

Selain itu, Ahmad Erani menilai sektor perdagangan selama rezim SBY memang tidak digarap serius. Presiden selaku pucuk pimpinan tertinggi tak mengupayakan desain mengurangi masuknya barang impor, baik dari segi barang modal maupun bahan penolong, sampai dengan penguatan ekspor ke pasar-pasar non-tradisional.

Alhasil, Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Malang ini tak kaget bila tahun ini defisit perdagangan masih terjadi. Untuk data 2013, diramalkan jumlahnya sebesar USD 5,6 miliar.

"Sepuluh tahun terakhir memang enggak ada terobosan apa-apa di bidang perdagangan, ini bukan cuma karena Gita. Menteri kan hanya melaksanakan visi presiden, kalau kita bermimpi ada perubahan dalam sisa delapan bulan (kabinet) ini ya berlebihan," kata Erani kepada merdeka.com, Jumat (31/1).

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto meyakini sikap Gita yang sangat memercayai penentuan harga melalui mekanisme pasar, khususnya buat komoditas pangan, menunjukkan visi personal peserta konvensi itu pada ekonomi liberal. Indikasinya terlihat dari cara Kemendag mengendalikan fluktuasi harga dengan membuka-tutup keran impor.

"Ya kinerjanya merubah paradigma di kementerian untuk lebih pro ke liberal," cetusnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice Riza Damanik menilai mundurnya Gita, walau lebih bermuatan politis, sebetulnya momentum bagi pemerintah untuk serius menata sektor perdagangan. Caranya adalah memilih sosok tepat untuk mengisi pucuk komando perdagangan.

Riza menuturkan, kandidat itu harus bebas dari afiliasi dengan partai politik, memahami ekonomi kerakyatan, serta yang paling penting, memahami fungsi Kementerian Perdagangan yang dapat memberi stimulus bagi perekonomian dalam negeri.

"Tidak pro terhadap pembukaan pasar domestik dari produk impor. Dan punya kesadaran konstitusional untuk mendorong perdagangan yang berkualitas, yakni dari rakyat, oleh rakyat," urainya.

Ahmad Erani punya saran berbeda. Karena masa bakti SBY tinggal hitungan bulan, calon pengganti Gita tak perlu sosok yang muluk-muluk. Siapapun dia, idealnya profesional di bidang ekonomi, tapi memiliki visi melakukan stabilisasi harga.

"Buat saya sederhana saja, yang penting hari ini komoditas pangan harganya jangan sampai fluktuatif. Masalah sederhana seperti ini saja menteri SBY tidak ada yang bisa kok," ujarnya.

Harapan terbesar masyarakat kini, menurut Erani, harus dipupuk pada presiden terpilih pada pemilu mendatang. Direktur Eksekutif Indef ini membenarkan bahwa dengan adanya pemimpin baru, bukan otomatis sektor perdagangan membaik.

Akan tetapi, perlu ada sosok presiden yang memiliki visi terhadap perdagangan dan pengelolaan perekonomian, yang berbeda dari liberalisasi era SBY. "Tanggung jawab keseluruhan di tangan presiden, karena dia yang secara mutlak memilih pembantu-pembantunya. Kita harus terus berharap," kata Erani. (mdk/ard)