Follow
Kritik Faisal Basri ke pemerintah mau beli 51 persen saham Freeport
Merdeka.com - PT Freeport Indonesia masih belum setuju dengan peraturan Pemerintah Indonesia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), di mana Freeport berkewajiban melakukan divestasi saham sebesar 51 persen secara bertahap.
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri pun angkat bicara terkait hal ini. Faisal mengkritik pemerintah Indonesia yang ngotot ingin membeli saham Freeport. Menurutnya, langkah ini tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
"Ada opsi 51 persen itu uangnya berapa pertanyaannya? Uangnya dari mana? Katakan ada uang, enggak nambah pertumbuhan ekonomi, enggak ada efek sumbangan perekonomian, cuma berubah kepemilikan," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/3) malam.
-
Kenapa Frans Faisal beli rumah? Rumah baru ini menunjukkan bahwa Frans, Fuji, dan keluarganya memang sukses dan mendapat berkah dari bisnis yang mereka jalankan.
-
Kenapa BP Tapera tidak boleh investasi di saham? BP Tapera pilih investasi yang fixed income sehingga uang para peserta tidak berkurang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menegaskan, pemupukan dana peserta tidak diinvestasikan di saham. BP Tapera memilih investasi pada instrumen-instrumen yang bersifat fixed income. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
-
Apa yang dibantah Shell Indonesia? Shell Indonesia membantah isu yang beredar mengenai rencana penutupan seluruh unit SPBU di Indonesia.
-
Apa yang Frans Faisal beli? Frans Faisal, kakak Fuji, baru saja membeli sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh dari rumah kedua orangtuanya.
-
Bagaimana Frans Faisal membeli rumah? Rumah ini dibeli oleh Frans dengan uang tunai.
Jika Freeport divestasi atau melepas saham lewat pasar modal, tidak bisa dipastikan memberikan dampak baik ke Indonesia. Lebih buruknya jika saham Freeport anjlok maka pemerintah menanggung akibatnya.
"Sekarang pemerintah mau 51 persen. Harga saham anjlok, nah ini gila pemerintah berbisnis," ujarnya.
Menurut Faisal, pemerintah Jokowi lebih baik menggunakan uang untuk mensejahterakan rakyat. Jika terus ngotot dan Freeport mengajukan jalur arbitrase, kemungkinan buruknya Indonesia kalah dari Freeport ini dapat membuat rakyat semakin sengsara khususnya masyarakat Papua.
"Efeknya ke pertumbuhan ekonomi takutnya dibawa ke arbitrase. Force major rugi kita, istimewa dia enggak bayar kewajiban, terus misal dapat dana fresh USD 30 juta. Kemudian buat apa divestasi kalau harga komoditas enggak selalu tinggi, hanya bagi-bagi risiko. Pendapatan pemerintah akan turun jika ini terjadi," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca Selengkapnya
Pendiri Indef ini dikenal sebagai sosok intelektual yang kritis, tegas dan berani melayangkan kritik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya
Faisal Basri dikenang sebagai sosok idealis, bersuara lantang, tegas, dan berani dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi hingga transparansi.
Baca Selengkapnya
Faisal Basri sebelumnya menyatakan siap berdebat dengan Menko Luhut terkait hilirisasi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menilai kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia akan bertambah 10 persen.
Baca Selengkapnya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca Selengkapnya
Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyebut, Indonesia kini memegang saham 51 persen dari PT Freeport dan ditargetkan akan menjadi 61 persen.
Baca Selengkapnya
Pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi investasi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi kemudian membocorkan sedikit cara mengambil alih Freeport, yaitu dengan memakai uang
Baca Selengkapnya
Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca Selengkapnya