Kritik pedas cara Jokowi-JK kejar target swasembada pangan 3 tahun

Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan. Ada yang menyebut target tersebut terlalu ambisius mengingat pemerintah sebelumnya selalu gagal mewujudkan swasembada pangan.

Meski diragukan, Presiden Joko Widodo tetap merasa yakin pemerintahannya bisa mewujudkan swasembada pangan. Jokowi mengaku, selama melakukan kunjungan ke sejumlah daerah di Indonesia, dia semakin mengenali karakteristik daerah yang bisa mendukung target swasembada pangan.

"Semakin saya yakin yang namanya swasembada pangan, kedaulatan pangan akan kita capai dalam kurun waktu yang tidak lama. Perkiraan 4-5 tahun bisa kita pegang," tegas Jokowi saat membuka Jakarta Food Security, pekan lalu.

Presiden Jokowi mengaku tak segan-segan memecat Menteri Pertanian Amran Sulaiman jika gagal mencapai target swasembada pangan. Beragam cara ditempuh untuk merealisasikan target tersebut.

Termasuk menggalang kerja sama dan melibatkan TNI. Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo bersepakat untuk meningkatkan swasembada pangan pada tahun 2015. Oleh sebab itu, Amran dan Gatot menandatangani kesepakatan kerja sama dalam bidang swasembada pangan.

Babinsa kini punya pekerjaan baru, terjun ke sawah jadi penyuluh pertanian. Seperti yang sudah diterapkan di Kabupaten Tangerang. Sebanyak 1.000 personel Babinsa akan menggarap 1.500 hektar lahan demi tercapainya ketahanan pangan.

Cara lain, membangun kawasan produksi pangan atau di era Presiden SBY dikenal dengan istilah food estate. Kalimantan dipilih sebagai lumbung pangan Indonesia. Pembangunan besar-besaran akan dilakukan mulai 2016. Secara keseluruhan, luas food estate di Kalimantan nantinya akan mencapai 500.000 hektar. Berbagai macam bahan pangan akan ditanam mulai dari jagung, kedelai serta peternakan sapi.

Untuk mencapai ketahanan pangan, pemerintahan Jokowi-JK juga memperkuat dari sisi dukungan anggaran.

Namun, langkah pemerintahan Jokowi-JK mewujudkan ketahanan pangan tetap mendapat cibiran dan kritik pedas. Merdeka.com mencatat kritik yang dilontarkan pada pemerintahan Presiden Jokowi. Berikut paparannya.

Libatkan babinsa, jauh panggang dari api

Ketua Alumni Fakultas Pertanian (FP) USU Marolop Nainggolan menilai kebijakan mengerahkan Babinsa sebagai tenaga penyuluh pertanian adalah kebijakan yang dipaksakan. Sebab, tugas pokok dan fungsi dari babinsa sendiri tidak sejalan dengan bidang pertanian

"Saya melihatnya ini sudah kebijakan yang 'tak ada rotan akar pun jadi'. Pengamanan disuruh ngurusin pertanian kan seperti jauh panggang dari api," ujar Marolop dalam Diskusi Publik Ikatan Alumni FP USU 'Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Kedaulatan Pangan' di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Minggu (15/2).

Kebijakan yang kurang tepat berpotensi menjadikan sektor pertanian semakin terpuruk. "Nah kebijakan itu (babinsa sebagai penyuluh) menurut saya bukan kebijakan yang tepat pada saat kondisi memang kurang baik," kata dia.

Babinsa seharusnya bukan penyuluh pertanian

Pengamat pertanian Henry Saragih melihat, keterlibatan TNI dalam hal ini babinsa, dalam upaya mencapai swasembada pangan, seharusnya bukan sebagai penyuluh pertanian. Melainkan melakukan pengawasan terhadap penyelundupan bahan pangan dari negara lain yang masuk secara ilegal.

"Ini hanya jalan darurat karena lebih bagus aparat Babinsa untuk mengawasi pangan kita, karena Indonesia jadi rawan penyelundupan pangan dari luar negeri," kata Henry.

Tidak ada perbedaan dengan SBY

Ambisi Presiden Joko Widodo mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, diperkirakan sulit terealisasi. Penyebab utamanya, makin berkurangnya lahan pertanian.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia Dwi Andreas Santosa pesimis Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan bila tingkat ketergantungan pangan dari negara asing masih sangat besar.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyebut, kebijakan Jokowi soal pangan juga tidak jauh berbeda pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak ada terobosan atau perbaikan berarti.

"Apa yang dilakukan sekarang susah dibedakan dengan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Meski anggaran pertanian dan pangan juga naik, tapi impor pangan meningkat 326 persen," ungkapnya.

Masih tergantung impor

Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menargetkan swasembada pangan dalam kurun waktu 3 tahun. Kalangan dunia usaha khususnya Asosiasi Pengusaha Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) memandang pesimis target itu bisa dicapai mengingat importasi semakin meningkat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.

Ketua Aptindo Franky Welirang menuturkan, Pemerintahan Jokowi- JK harus memastikan menutup keran importasi jika benar-benar ingin mewujudkan swasembada pangan.

"Kalau mau swasembada pangan berarti impor nol dan perlu ada ekspor karena kita harus berpartisipasi di dunia," ujar Franky di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Jumat (9/1).

Dia pesimis pemerintahan baru ini bisa menutup rapat keran impor. Mengingat produksi pangan nasional tahun lalu saja tidak sepenuhnya sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Impornya sampai Oktober saja sudah naik 12,4 persen. Impor Jagung naik 20 persen, impor Kedelai sampai Oktober naik 27 persen, gula walaupun turun tapi tetap saja 2 juta," ungkapnya.

Baca juga:Babinsa dilibatkan jadi penyuluh pertanian, jauh panggang dari apiMenkop UKM: Negara kita kaya raya tetapi masih impor panganWujudkan swasembada pangan, Kadin beri inovasi pembiayaan petaniPanglima TNI ke prajurit: Gaya, gaji sedikit masih beli sayurPresiden Jokowi: Saya semakin yakin swasembada pangan dalam 4 tahunKadin gelar seminar pangan bantu wujudkan swasembada ambisi Jokowi (mdk/noe)