Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kritik Penyaluran Banpres Produktif, Bupati Boltim Minta Maaf

Kritik Penyaluran Banpres Produktif, Bupati Boltim Minta Maaf Sehan Salim Lanjdar. ©2020 Instagram/tejobejo12

Merdeka.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar menyampaikan permohonan maaf atas pemberitaan mengenai penyaluran bantuan presiden (banpres) produktif. Dia mengaku secara spontan mengeluarkan pernyataan tersebut untuk memastikan penyaluran banpres bisa tepat sasaran dan tidak mencekik pelaku UMKM.

"Saya meminta maaf kepada Pak Menteri karena saya tidak menyangka bahwa spontanitas saya kemudian menjadi viral dan ditanggapi macam-macam, padahal saya ingin agar pelaksanaan di lapangan perlu diawasi," ujar Sehan dalam konferensi pers, Senin (28/12).

Menurutnya, pernyataan dirinya terkait penyaluran banpres tidak melibatkan pemerintah daerah disampaikan untuk memverifikasi pelaku UKM yang berhak menerima bantuan.

Orang lain juga bertanya?

Selama 75 hari, dia tidak aktif menjabat sebagai Bupati Boltim karena dalam masa cuti mengikuti Pilkada, sehingga Dinas Koperasi dan UKM Boltim tidak memberikan informasi soal penyaluran banpres.

"Saya spontanitas saja, saya tidak menyangka sehingga saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, tapi tentunya program ini harus jalan terus dan saya harapkan sampai tahun 2021 ini jalan karena ini pasti usaha-usaha kecil kita," kata Sehan.

Dia juga turut meminta maaf kepada PT Esta Dana Ventura atas kasus ini. Sehan meluruskan, dia tidak berniat mendiskreditkan perusahaan.

"Itu usaha kalian saya tidak mencampuri urusan kalian, saya mohonkan nasabah itu jangan terlalu dibebani karena mereka nanti kalau dapat bantuan dibebani bunga, saya harap bisa saling membantu untuk meringankan bebannya," katanya.

Penyaluran Diawasi

Sehan juga meminta agar penyaluran bantuan presiden (banpres) produktif harus diawasi oleh pemerintah agar bantuan tersebut dapat tersalurkan ke pihak yang tepat. Dia menilai, keterlibatan lembaga pengusul penerima banpres tidak boleh lepas dari perhatian pemerintah.

"Saya tidak sama sekali mempersoalkan siapa yang mengusulkan. Persoalannya saya kira tinggal bagaimana supaya keterlibatan dari lembaga seperti koperasi dan sebagainya perlu diawasi," ujar Sehan.

Meski demikian, dia mengapresiasi bantuan pemerintah ini. Menurutnya, banpres bisa mempertahankan ekonomi kecil.

"Pada prinsipnya saya sangat respect dan mendukung program pemerintah pusat dan kebijakan ini adalah bentuk kasih sayang dan untuk mempertahankan ekonomi kita, tinggal tentunya di lapangan kita harus waspadai," katanya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Bantah Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi, Anak Buah Luhut: Kita Fokus Peningkatan Kualitas
Pemerintah Bantah Ada Kenaikan Harga BBM Subsidi, Anak Buah Luhut: Kita Fokus Peningkatan Kualitas

Fokus utama pemerintah sekarang itu meningkatkan kualitas BBM subsidi.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Luruskan Janji BBM Gratis: Kita Beri Harga Khusus untuk Orang Paling Miskin
Cak Imin Luruskan Janji BBM Gratis: Kita Beri Harga Khusus untuk Orang Paling Miskin

Cak Imin meluruskan janji akan menggratiskan bahan bakar minyak (BBM).

Baca Selengkapnya
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Masyarakat Mampu Tak Boleh Gunakan BBM Subsidi, Begini Cara Pemerintah Lakukan Pemantauan
Masyarakat Mampu Tak Boleh Gunakan BBM Subsidi, Begini Cara Pemerintah Lakukan Pemantauan

Tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.

Baca Selengkapnya
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok
Warga Garut Keluhkan Sebagian BLT Dikonversi Jadi Bahan Pokok

Program BLT itu tidak boleh dikonversikan dalam bentuk barang, termasuk sembako.

Baca Selengkapnya
Bahlil Sindir Ganjar dan Anies Kompak Kritik Bansos: Itu Capres yang Maunya Kerja di Atas Meja?
Bahlil Sindir Ganjar dan Anies Kompak Kritik Bansos: Itu Capres yang Maunya Kerja di Atas Meja?

Bahlil Lahadalia menyindir Anies dan Ganjar sebagai capres yang hanya kerja di atas meja. Berbeda dengan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Cak Imin: Memalukan Tak Punya Etika
Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Cak Imin: Memalukan Tak Punya Etika

Beras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Cak Imin: Memalukan Tak Punya Etika

Baca Selengkapnya
BPH Migas Tandatangani Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya, Upaya Tingkatkan Pengawasan BBM Subsidi
BPH Migas Tandatangani Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya, Upaya Tingkatkan Pengawasan BBM Subsidi

Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.

Baca Selengkapnya
BPH Migas Tegaskan Komitmen untuk Segera Menindaklanjuti Aduan Masyarakat Terkait Pendistribusian BBM Subsidi
BPH Migas Tegaskan Komitmen untuk Segera Menindaklanjuti Aduan Masyarakat Terkait Pendistribusian BBM Subsidi

BPH Migas berkomitmen mempercepat penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat mengenai pendistribusian BBM subsidi, seperti di regional Sumatera Bagian Selatan.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Ingin Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun Pada 2025
Cak Imin Ingin Anggaran Bansos Bertambah Rp100 Triliun Pada 2025

Namun, Ketua Umum PKB ini belum mengusulkan agar anggaran bansos bisa mencapai Rp100 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemkot Bontang Gandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Sosial UMKM
Pemkot Bontang Gandeng BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Sosial UMKM

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kota Bontang bekerjasama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Bontang.

Baca Selengkapnya