KRL Tetap Beroperasi Saat Lebaran, Hanya Layani Sektor Pengecualian

Merdeka.com - VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba memastikan moda transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) akan tetap beroperasi di Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Namun, pengoperasian hanya untuk melayani masyarakat yang berkegiatan di sektor yang dikecualikan selama penerapan PSBB di wilayah Jabodetabek.

"Selama pembatasan waktu operasional pada Minggu-Senin (24-25/5), PT KCI melayani perjalanan KRL dengan jam operasional pukul 05.00-08.00 WIB pada pagi hari kemudian dilanjutkan pukul 16.00-18.00 WIB pada sore hari di seluruh lintas perjalanan. Pada waktu-waktu di luar jam operasional tersebut, stasiun akan ditutup," kata Anne melalui siaran pers, Jumat (22/5).

Dia mengatakan, dalam melayani selama hari lebaran, PT KCI tetap memperhatikan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Antara lain mewajibkan pengguna dan petugas memakai masker saat berada di stasiun maupun di dalam KRL, melakukan pemeriksaan suhu tubuh saat akan naik KRL, pengaturan physical distancing antar pengguna, serta membatasi maksimal 60 orang per kereta.

Kemudian pada 26 Mei 2020 KRL PT KCI akan kembali beroperasi sesuai jadwal selama masa PSBB dengan waktu operasional pukul 05.00 sampai 18.00 WIB. Namun, tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah.

Lebih, jauh Anne mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya pengguna KRL untuk kooperatif mendukung program pemerintah dengan tidak melaksanakan perjalanan mudik lebaran 2020. Upaya bersama ini merupakan bentuk sikap melindungi keluarga di kampung halaman serta mencegah penularan virus Covid-19 yang kian meluas di Air.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya tengah menyusun regulasi untuk mengatur warganya yang ingin menaiki kereta rel listrik selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu dilakukan usai mengikuti rapat koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan para kepala daerah se-Jabodetabek, melalui saluran video conference, Jumat (8/5).

Dalam pertemuan virtual tersebut dibahas mengenai evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua. Menurut Bima, ada dua hal yang harus lebih ditajamkan lagi.

"Misalnya mengenai pergerakan rutin, kita sepakat membuat regulasi baru. Jadi Gubernur Jakarta membuat regulasi nanti kita akan membuat juga yang mengatur lebih ketat pergerakan orang keluar dan masuk," kata Bima dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/5).

Bima menerangkan, selama masa PSBB berlangsung seluruh perusahaan diminta untuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home, kecuali delapan sektor strategis. Pihaknya akan meminta stakeholder terkait untuk menyortir penumpang kereta rel listrik khususnya untuk pekerja.

"Kalau mau naik KRL boleh, tapi dipastikan punya surat itu. Tidak punya surat itu, tidak boleh dan bisa dikenakan sanksi," ucap dia.

Bima mengaku sudah memerintahkan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor untuk membuat rumusan mengenai pengetatan kebijakan tersebut supaya ada payung hukumnya. "Nanti kita akan turunkan (dalam bentuk Perwali), kita akan merapikan segera. Sanksinya masih didiskusikan," katanya.