Kronologi Lengkap Perjanjian Pengambilalihan Saham Freeport 51 Persen

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa proses pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,2 persen telah rampung dan dibayar lunas.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut PT Inalum dan dari CEO dari dirut PT freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12).

Menurut Jokowi, hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah PT Freeport berorasi di indonesia sejak 1973 dan kepemilikan mayoritas ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Bagaimana kronologi pengambilalihan 51,2 persen saham PT Freeport ini?

Beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupaya untuk bisa menjadi pemegang mayoritas di perusahaan tambang ini. Setelah selama ini, kepemilikan saham pemerintah hanya 9,36 persen di Freeport Indonesia.

Adapun tahapan yang sudah dilewati yakni divestment agreement, sales and purchase agreement, serta subscription agreement. Dengan menjadi penguasa terbesar di tambang ini, diharapkan kontribusi tambang Freeport bagi kesejahteraan rakyat Indonesia lebih besar dari yang didapat selama ini.

Tentunya, langkah ambil alih ini bukan suatu perjalanan yang mudah namun memiliki sejarah dan negosiasi yang amat panjang. Tarik ulur sempat terjadi dalam proses divestasi Freeport selama 26 tahun.

Mengutip data dari PT Inalum, holding pertambangan di Indonesia, Kamis (20/12) proses divestasi Freeport Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut.

Awal mula ambisi merebut saham Freeport dimulai pada 10 Januari 2017. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat tertutup memberikan arahan untuk meningkatkan kepemilikan negara di PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 51 persen dari saat itu sebesar 9,36 persen.

Merespons hal tersebut, pada 11 Januari 2017 Kementerian ESDM menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/2017 yang merupakan perubahan keempat PP No. 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang di antaranya memuat tentang:

- Perubahan ketentuan tentang divestasi saham sampai dengan 51 persen secara bertahap

- Kewajiban pemegang Kontrak Karya (KK) untuk merubah izinnya menjadi rezim Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Selanjutnya pada Januari hingga Agustus, pemerintah gencar melakukan renegosiasi antara Freeport McMoRan (FCX), pemilik 90,64 persen PTFI, dan pemerintah berlangsung untuk memastikan operasional PTFI dalam jangka panjang.

Renegosiasi mencakup 4 hal yaitu divestasi 51 persen, kelanjutan operasi PTFI hingga 2041 melalui perubahan KK menjadi IUPK, Jaminan investasi jangka panjang terkait dengan perpajakan, PNBP dan jaminan regulasi Pembangunan smelter dengan deadline operasional pada 12 Januari 2022.

Usai renegosiasi, pada 18 April tahun yang sama dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara FCX and pemerintah untuk memberikan jaminan KK akan tetap berlaku hingga ada IUPK yang disetujui bersama beserta jaminan stabilitas investasi.

Belum sampai di situ, pada 27 Agustus di mana pemerintah dan FCX mencapai kesepahaman untuk PTFI merubah Kontrak Karya (KK) ke IUPK dan mendapatkan jaminan operasi, pemerintah memberikan jaminan fiskal dan regulasi untuk operasional PTFI.

Pada 27 agustus juga dicapai kesepakatan, PTFI akan membangun smelter dalam jangka waktu 5 tahun, FCX bersedia mengurangi kepemilikan saham di PTFI sehingga entitas Indonesia bisa memiliki 51 persen saham di PTFI, Setelah 4 butir diatas disepakati maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi 2x10 tahun hingga 2041

Pada September hingga November, kemudian dilakukan perundingan Pemerintah RI, Inalum, FCX dan Rio Tinto terkait struktur divestasi. Selanjutnya pada 18 Desember, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara resmi menugaskan Inalum untuk membeli saham divestasi PTFI hingga saham yang dimiliki peserta Indonesia di PTFI mencapai 51 persen.

Babak baru di mulai pada 12 Januari 2018 pemerintah pusat mengalokasikan 10 persen dari saham PTFI untuk Pemda Papua dan Mimika. Kemudian pada 18 Februari Pembahasan hasil due diligence dan valuasi oleh Danareksa, PwC, Morgan Stanley dan Behre Dolbear Australia terkait divestasi saham PTFI dilakukan.

Pada 28 Februari hingga 11 Juli terus berlangsung perundingan terkait harga dan struktur transaksi antara Inalum, FCX dan Rio Tinto. Hal ini cukup menyorot perhatian, di mana media tak henti-hentinya memberitakan harga yang akan dibayarkan Inalum untuk akusisi Freeport.

Pada 12 Juli tahun yang sama, secara mendadak pemerintah secara mengundang media untuk menyaksikan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara Inalum, FCX dan Rio Tinto terkait dengan harga dan struktur transaksi.

Kemudian pada 13 Juli hingga 25 September dilakukan penyelesaian proses divestasi saham, pemberian jaminan fiskal dan regulasi, detail terkait pembangunan smelter, dan tindak lanjut dari HoA.

Lalu di 27 September, dilakukan penandatanganan perjanjian terkait divestasi saham PTFI yang terdiri dari:

1. Perjanjian Divestasi PTFI

2. Perjanjian Jual Beli Saham PTRTI

3. Perjanjian Pemegang Saham PTFI

Selanjutnya, 15 November dana hasil penerbitan obligasi sebesar USD 4 miliar sudah masuk ke rekening Inalum.

Saat ini, Presiden Jokowi menegaskan bahwa saham PT Freeport Indonesia sudah dikuasai Indonesia sebesar 51,2 persen dan resmi beralih ke PT Inalum.

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri yang terkait dari dirut PT Inalum dan dari CEO dari dirut PT freeport. Disampaikan bahwa saham PT Freeport sudah 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/12)

Menurut Jokowi, hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah PT Freeport berorasi di indonesia sejak 1973 dan kepemilikan mayoritas ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Bahwa nantinya income pendapatan baik pajak, non-pajak, royalti lebih baik. Dan inilah kita tunggu. Mendapat laporan terkait lingkungan yang berkaitan dengan smelter telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplit dan tinggal bekerja saja."

Jokowi menegaskan, masyarakat di Papua juga akan mendapatkan 10 persen dari saham Freeport yang ada. "Dan tentu saja papua dapat pajak daerahnya."