KSPI Kritik Sikap Apindo Gugat Anies Baswedan Soal UMP DKI Jakarta

Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengecam sikap yang dilakukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) DKI Jakarta yang akan melayang gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menentang kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

"Karena akan berpotensi menimbulkan eskalasi aksi-aksi buruh yang meluas tidak hanya di DKI tapi di Indonesia," kata Presiden KSPI Said Iqbal, dalam konferensi pers, Senin (20/12).

Menurutnya, alasan Gubernur DKI Jakarta memutuskan nilai UMP 2022 naik sebesar 5,1 persen sudah mempertimbangkan segala kepentingan, termasuk kepentingan pengusaha. Selain itu, naiknya upah minimum DKI Jakarta sebesar 5,1 persen sudah diproyeksikan akan terjadi peningkatan konsumsi di DKI seiring dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi, yang diproyeksikan tumbuh 4-5 persen di tahun 2022.

"Coba APINDO diskusi dulu lah dengan kepala Bappenas/Menteri Bappenas," ucapnya.

Sebagaimana konferensi Bappenas menyampaikan setiap 5 persen kenaikan upah minimum maka akan menumbuhkan daya beli secara nasional sebesar Rp 180 triliun. Secara tidak langsung menguntungkan pengusaha.

"Kalau memang dibilang pengusaha menengah akan terpuruk justru Menteri Bappenas sudah mengumumkan akan terjadi peningkatan atau pertumbuhan daya beli secara nasional. Kan diuntungkan pengusaha kok APINDO marah, pengusaha anggotanya mau diuntungkan," jelasnya.

Kenaikan UMP di RI Masih Kecil

Said pun bercerita pengalamannya bertemu beberapa pimpinan perusahaan Jepang sepangkat Presiden dan Direktur asli Jepang, baik di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Banten.

Dalam diskusi yang ringan tentang upah minimum, justru para pimpinan perusahaan Jepang menyayangkan sikap Pemerintah dan APINDO, yang tidak memberikan rasa keadilan dan tidak mencermati perkembangan pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik di Indonesia.

"Kan Pemerintah sendiri yang bilang ekonomi sudah mulai membaik, pertumbuhan ekonomi pun tidak lagi negatif, proses produksi sudah mulai normal," ujarnya.

Para pimpinan Jepang tersebut membandingkan, pasalnya tahun lalu rata-rata kenaikan upah sebesar 3,14 persen dalam kondisi ekonomi tahun 2020 tidak lebih baik dari tahun 2021. "Jadi tahun lalu ekonomi lebih buruk daripada tahun ini dan naik 3,14 persen, mereka tertawa apakah tidak mengerti APINDO itu, tahun ini ekonomi jauh membaik dibanding tahun lalu," ucapnya.

Bahkan diproyeksikan tahun 2022 ekonomi akan tumbuh 4-5 persen. Namun, kenaikan upahnya rata-rata 1,09 persen, bahkan DKI Jakarta 0,8 persen saja. Menurut Said itu tidak masuk akal, seharusnya lebih tinggi.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com