KSPI: Mitsubishi bakal rumahkan 200 pegawainya
Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan perusahaan otomotif asal Jepang, Mitsubishi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari data KSPI, terdapat 200 pegawai Mitsubishi yang siap dirumahkan.
Presiden KSPI Said Iqbal mengaku data tersebut diperoleh dari laporan posko-posko yang ditanam di berbagai perusahaan dalam dan luar negeri. Salah satunya, PT Krama Yudha Ratu Motor (KRM) atau distributor mobil Mitsubishi.
"Terakhir kami terima Mitsubishi yang KRM di Pulo Gadung, ini tidak tutup tapi rasionalisasi menawarkan pensiun dini itu ada 200 orang, pensiun dini itu PHK karena jumlah pengangguran meningkat," kata dia di Hotel Mega, Jakarta, Senin (15/3).
-
Di mana pekerja Indonesia bekerja? Haygrove, sebuah perkebunan di Hereford yang memasok buah beri ke supermarket Inggris, memberikan surat peringatan kepada pria tersebut dan empat pekerja Indonesia lainnya tentang kecepatan mereka memetik buah sebelum memecat mereka lima dan enam pekan setelah mereka mulai bekerja.
-
Siapa yang mengunjungi fasilitas PT Polindo? “Keberadaan fasilitas pengolahan sampah plastik produk Le Minerale ini efektif dalam mengurangi volume sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir dan ini tentunya sejalan dengan misi utama pemerintah,“ kata Direktur Pengurangan Sampah pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Vinda Damayanti Ansjar, dalam kunjungan tersebut.
-
Apa saja yang dilakukan PPK selama masa kerjanya? Masa kerja PPK mencakup berbagai tahapan penting. Mulai dari persiapan sebelum pemilihan, pelaksanaan hari pemilihan pada 27 November 2024 hingga perhitungan dan rekapitulasi suara yang berakhir pada 16 Desember 2024.
-
Data apa yang bocor di Jepang? Kebocoran data tersebut melibatkan nama, nomor identifikasi, tanggal lahir, dan alamat.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Di mana PPPI berdiri? Dirangkum dari berbagai sumber, Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia atau ejaan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia berdiri pada September 1926 oleh sekelompok mahasiswa dari Rechtshoogeschool atau sekolah hukum, Stovia atau sekolah kedokteran, dan Technische Hoogeschool atau sekolah ilmu teknik.
Said membantah data yang diperoleh merupakan asumsi semata. Menurut dia, laporan tersebut berdasarkan fakta aktual di lapangan.
Selama ini, kata dia, pemerintah terkesan lamban dalam menanggulangi krisis PHK massal. Selain itu, dia menambahkan pemerintah seolah-olah tutup mata dengan adanya gelombang PHK massal.
"Pemerintah enggak usah berkelit lagi, paket kebijakan satu sampai sembilan sangat kuat konsennya dan retorikanya, tapi lemah implementasi serta pengawasannya, ini harusnya lebih keras lagi pengawasannya," pungkas dia. (mdk/sau)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peluang untuk menjadi juara di luar Cilegon semakin terbuka karena Undang-Undang menyebut industri harus berada di sebuah kawasan.
Baca SelengkapnyaProyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.
Baca SelengkapnyaLebih kurang 16.000 pekerja konstruksi diperkerjakan di komplek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaTidak serta merta 200.000 CPNS fresh graduate tahun ini akan langsung ditempatkan di IKN.
Baca SelengkapnyaPolres Khusus Kawasan IKN ini, akan memberikan pelayanan kepolisian terhadap enam kecamatan.
Baca SelengkapnyaPotret area pemukiman karyawan di PT Freeport Indonesia yang ada di Timika, Papua.
Baca SelengkapnyaKEK ini mulai dikembangkan sejak tahun 2009 dan konsep dasar dari pengembangan KEK ini adalah bottom-up.
Baca SelengkapnyaSekjen Anwar Sanusi bertemu dengan pimpinan perusahaan penempatan yang ada di Prefektur Miyagi Jepang.
Baca SelengkapnyaMenteri investasi bahlil Lahadalia mengklaim sejumlah perusahaan asing siap berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaBadan Otorita IKN perlu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan investasi di IKN satu per satu.
Baca SelengkapnyaSebanyak 161 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah rampung senilai Rp1.134,9 triliun.
Baca SelengkapnyaRumah susun tahap awal nantinya bisa ditempati oleh sekitar 2.160 PNS yang belum berkeluarga atau lajang.
Baca Selengkapnya